PWI–DPRD Gresik Gelar Dialog Publik Smart Budgeting dan Smart Revenue Dorong Kemandirian Daerah

GRESIK, RI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik terus menunjukkan kontribusi dalam pembangunan daerah. Bersama DPRD Gresik, PWI menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Gresik, Kamis (22 Januari 2026).

Dialog publik ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI. Menghadirkan sejumlah narasumber strategis, yakni Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, Mujid Riduan, dan Ahmad Nurhamim. Selain itu, hadir pula jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi, serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak.

Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran. “Akan tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggaran yang dialokasikan itu tepat sasaran,” jelas Deni.

Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam pendapatan daerah. Kolaborasi dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil dari PWI Gresik. Pers tidak hanya menulis berita, tetapi juga memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dan daerah. Harapannya bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan untuk kesejahteraan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, dialog ini menjadi wujud kolaborasi yang apik antara PWI dan pemangku kepentingan.

“Harapannya dari dialog ini lahir tawaran kebijakan untuk mendongkrak PAD. Karena Gresik sangat potensial sekali, tetapi dari sisi fiskal jauh dari yang dimiliki. Potensi itu harus bisa dikapitalisasi sehingga tingkat kemandirian daerah Gresik lebih baik,” tandasnya.

Lutfil Hakim menyinggung hampir seribu perusahaan berskala besar ada di Gresik, seharusnya PAD bisa lebih dari Rp1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya.

“Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegas lulusan UNEJ tersebut.

Wakil Bupati Gresik mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Asluchul Alif berterima kasih atas masukan dan saran untuk peningkatan PAD. Ke depan pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” tukasnya.

Ia mengakui bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB, dan PBJT listrik.

Dalam paparannya, Alif juga mengungkap hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan. “Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.

Lalu memperkuat proses pemungutan melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, serta peningkatan SDM dan peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan, dan efisiensi administrasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah, khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dipangkas. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor PAD agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut.

“PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar Pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Untuk mendongkrak PAD, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik. “Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap, dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim.

Dalam forum tersebut, muncul juga masukan dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi. Antara lain mendorong hadirnya badan riset industri agar Gresik ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dunia industri. Kemudian penguatan SDM melalui vokasi serta penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan.(Rdwn)