Rapat Paripurna Kota Probolinggo Bahas R-APBD 2026 PAD Naik, APBD Tetap Defisit

PROBOLINGGO,RI- Pemerintah Kota Probolinggo kembali memasuki tahap penting dalam siklus perencanaan anggaran tahunannya. Setelah merampungkan pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, kini Pemkot bersama DPRD mengalihkan fokus pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Tahapan ini menjadi krusial karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan, distribusi anggaran, serta strategi penguatan fiskal yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Proses pembahasan tersebut diawali dengan penyampaian nota keuangan oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (18/11/2025). Nota keuangan setebal 102 halaman tersebut menjadi dasar pemahaman bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menelaah setiap komponen pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah secara lebih detail dan strategis.

Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Aminuddin menjelaskan struktur pendapatan daerah pada R-APBD 2026. Total pendapatan direncanakan naik sebesar Rp20 miliar, dari sebelumnya Rp918 miliar menjadi Rp938 miliar. Kenaikan ini terutama ditopang oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp256,18 miliar menjadi Rp265,58 miliar.

Menurut Wali Kota, kenaikan PAD ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi pendapatan riil serta perbaikan sistem pemungutan yang diharapkan lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi capaian PAD 2025 juga menjadi dasar penghitungan untuk menentukan target tahun berikutnya.

Meski PAD meningkat, pendapatan transfer 2026 justru mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan dan pagu indikatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa komponen transfer yang berkurang.

Rinciannya, Dana Insentif Fiskal, dari Rp14,5 miliar menjadi Rp0
Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp87,47 miliar menjadi Rp39,92 miliar
Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp496,45 miliar menjadi Rp480,71 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya nihil kini meningkat menjadi Rp88,18 miliar. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan Rp64,16 miliar, masih menunggu pagu final provinsi

Total penurunan pendapatan transfer mencapai Rp77,44 miliar, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan APBD yang tetap sehat, berimbang, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan PAD. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pembangunan juga menjadi faktor rendahnya kontribusi wajib pajak.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot menyiapkan beberapa langkah strategis, Optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, Peningkatan kompetensi SDM pemungut pajak, Revitalisasi bangunan milik daerah dan sosialisasi tarif retribusi, Penambahan petugas lapangan, Revitalisasi objek wisata milik Pemkot agar lebih kompetitif, Perbaikan fasilitas parkir angkutan barang, Penertiban aset daerah yang belum memiliki legalitas

Aminuddin menekankan bahwa seluruh langkah tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pada R-APBD 2026, belanja daerah direncanakan naik menjadi Rp987,86 miliar, dari sebelumnya Rp967,72 miliar. Kenaikan ini diarahkan untuk mendanai berbagai urusan wajib dan pilihan Pemkot, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik.

Namun, akibat turunnya pendapatan transfer, R-APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp49,27 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA sebesar Rp56,20 miliar, dikurangi penyertaan modal daerah Rp6,93 miliar.

Wali Kota juga memaparkan alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah. Beberapa yang terbesar antara lain,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rp203,58 miliar. RSUD dr. Moh. Saleh, Rp141,81 miliar. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Rp104,45 miliar. RSUD Ar-Rozy, Rp57,60 miliar. Dinas PUPR, Rp45,76 miliar. Dinas Lingkungan Hidup. Rp41,47 miliar. Sekretariat DPRD, Rp51,57 miliar. Sekretariat Daerah, Rp45,23 miliar. BPPKAD, Rp33,66 miliar. Dinas Perhubungan, Rp25,90 miliar.

Termasuk pula anggaran untuk lima kecamatan dengan kisaran Rp14–17 miliar.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, dengan komponen sebagai berikut, Penerimaan Pembiayaan (SILPA), Rp56,20 miliar. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp6,93 miliar. Pembiayaan Netto, Rp49,27 miliar.

Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang realistis, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Probolinggo di tahun 2026.(suh)