Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Naik, Presiden Prabowo: Seperti Dipukul di Ulu Hati
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
- visibility 80
- print Cetak
JAKARTA, RI – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengungkapkan rasa prihatin sekaligus herannya terhadap paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski ekonomi tercatat tumbuh stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, realitas di lapangan justru menunjukkan angka kemiskinan yang meningkat dan merosotnya jumlah masyarakat kelas menengah.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara melakukan kalkulasi sederhana mengenai akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional selama tujuh tahun terakhir. Secara matematis, pertumbuhan 5 persen setiap tahunnya seharusnya membuat ekonomi Indonesia tumbuh akumulatif hingga 35 persen.
“Pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen setiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5 persen pertumbuhan kita 35 persen. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi?” ujar Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Bukannya kesejahteraan yang merata, data yang diterima Presiden pasca-dilantik justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Mantan Danjen Kopassus tersebut menyebutkan adanya lonjakan data masyarakat miskin yang bergerak naik dari 46,1 persen menjadi 49 persen. Kenaikan 3 persen ini dinilai sebagai tamparan keras bagi arah kebijakan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo mengaku sangat sedih dan gusar saat pertama kali menerima laporan data ekonomi makro tersebut.
“Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” ungkapnya dengan nada emosional. Ia menyebut fakta ini sangat menyakitkan bagi dirinya pribadi maupun seluruh rakyat Indonesia.
Melihat anomali ini, Presiden menantang para pakar, guru besar, partai politik, hingga organisasi masyarakat (ormas) untuk memberikan jawaban yang logis. Ia meminta evaluasi total agar masalah ini bisa dibedah secara ilmiah dan matematis.
Prabowo menilai kondisi tersebut merupakan dampak dari kesalahan sistemik pada trajektori (arah jalur) perekonomian yang selama ini dijalankan di Indonesia.
Sebagai langkah konkret untuk membalikkan keadaan, dalam dokumen KEM-PPKF RAPBN 2027 tersebut, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih progresif, yaitu di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Lebih lanjut, pertumbuhan tinggi tersebut diwajibkan menargetkan angka kemiskinan makro diturunkan ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen pada tahun 2027, lebih rendah dari target tahun 2026 yang berada di angka 6,5 hingga 7,5 persen.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mengubah sistem ekonomi nasional secara radikal demi melindungi kedaulatan bangsa. Jika sistem yang timpang ini terus dipelihara, Indonesia dinilai tidak akan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
“Kita harus melihat fakta. Kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita,” pungkasnya.
(Nas.RI/Red/berbagai sumber)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar