Target Investasi di Kalbar Tercapai Lebih dari 100 Persen, Pemerintah Diminta Permudah Birokrasi untuk PMA
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 4
- print Cetak
Pemerintah harus permudah Birokrasi
PONTIANAK, RI – Realisasi investasi di Kalimantan Barat tercapai lebih dari 100 persen.
Di semester 1 tahun 2026 sudah mencapai Rp 10,6 triliun, sedangkan untuk 2026 ditargetkan sekitar Rp 21 triliun.
Realisasi investasi di tahun 2025 bahkan mencapai lebih dari 100 persen yang mencapai Rp 51,36 triliun dengan target semula Rp 30,39 triliun.
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha untuk berikan dampak ke masyarakat, terutama kesejahteraannya.
Komitmen pengusaha untuk tak hanya berinvestasi, tapi juga berikan kontribusi ke masyarakat,” ungkap Teresia Widi A Adis, Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat di Forum Group Discussion Session I bertema ‘Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar yang digelar Sekber Satukata, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, saat ini Kalbar masih sangat membuka pintu untuk investasi.
Namun, kemitraan antara pengusaha dan pemerintah bersama dengan UMKM juga harus ditingkatkan.
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi, pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat.
Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan.
Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tambahnya.
Sementara itu, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, mengingatkan pemerintah untuk mempermudah birokrasi investasi dan kepastian hukum terutama Penanaman Modal Asing (PMA).
“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing.
Perkuat pelayanan perizinan birokrasi khususnya untuk PMA.
Birokrasi yang rumit sebabkan pengusaha berpikir dua kali untuk tanamkan modal.
Harus ada penjembatani antara pengusaha dan masyarakat,” tegas Fahmi.
Fahmi berharap, birokrasi yang diberlakukan pemerintah untuk ekspor, impor dan investasi dari luar negeri bisa disederhanakan lagi sehingga para pengusaha tidak merasa dirugikan dengan aturan yang berbelit-belit.
“Pemerintah Kalbar perlu siapkan langkah strategis dalam hal investasi untuk kemajuan perekonomian di provinsi ini.
Perlu dilakukan hilirisasi yang optimal sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Juan : Pewarta
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar