Pemkab Gresik Gandeng TNI-Polri Percepat Pendataan Perlinsos Digital

GRESIK, RI – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kegiatan yang melibatkan 300 peserta dari unsur TNI dan Polri, masing-masing sebanyak 150 orang, berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026).

Bimtek ini bertujuan mempercepat pendataan masyarakat melalui sistem digital guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, inklusif, dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menyampaikan bahwa Perlinsos Digital merupakan instrumen pemerintah untuk memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan agar kebijakan perlindungan sosial dapat diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan antara data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hasil verifikasi di tingkat desa, dan data yang tercatat dalam sistem kementerian.

Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mencapai 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Sementara itu, hasil verifikasi di tingkat desa diperkirakan mencapai sekitar 140 ribu jiwa, sedangkan data kelompok desil 1–4 dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disebut mencapai sekitar 500 ribu jiwa.

“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Menurutnya, sistem Perlinsos Digital memungkinkan proses verifikasi dilakukan dengan menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga. Dengan demikian, penilaian kelayakan masyarakat untuk mengakses program perlindungan sosial dapat dilakukan berdasarkan data dan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Wabup Alif menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, termasuk TNI dan Polri, untuk memperluas jangkauan pendataan masyarakat. Dari sekitar 442.390 kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran pendataan di Kabupaten Gresik, seluruhnya ditargetkan terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital.

Ia meminta para agen Perlinsos Digital tidak hanya berfokus pada warga yang selama ini diketahui membutuhkan bantuan, tetapi juga mendorong seluruh kepala keluarga untuk melakukan pendaftaran.

“Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi yang berlaku,” jelasnya.

Wabup Alif juga menekankan bahwa para agen harus aktif melakukan pendataan di masyarakat. Aktivitas agen dan jumlah pendaftar di setiap kecamatan akan dipantau melalui portal yang disediakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Selain itu, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik, peserta didorong untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung kelancaran proses pendataan.

Sementara itu, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Gresik AKP M. Nur Setyabudi yang mewakili Kapolres Gresik menekankan pentingnya pemahaman tugas dan tanggung jawab agen, pendataan serta pemetaan warga yang membutuhkan perlindungan sosial, dan koordinasi lintas sektor.

Ia juga mengingatkan para agen untuk memastikan keakuratan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan, serta melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data maupun pungutan liar.

Selain mengutamakan pelayanan yang humanis dan berkeadilan, para agen diminta menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan fakta dan data serta menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri. Kegiatan dipandu oleh Farida dari Bidang Jaminan Sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Gresik berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mempercepat pendataan seluruh kepala keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data perlindungan sosial sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran di Kabupaten Gresik. (Rdwn)