Upaya Bangun Ekosistem Migrasi Aman dan Berkelanjutan, Menteri PPMI Luncurkan Desa Migran Emas di Kabupaten Gresik

Foto Upaya Bangun Ekosistem Migrasi Aman dan Berkelanjutan, Menteri PPMI Luncurkan Desa Migran Emas di Kabupaten Gresik

Gresik, RI — Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem migrasi aman dan berkelanjutan.

Peluncuran dilakukan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP), Jumat (11/7/2025).

Desa Migran EMAS yang diluncurkan di antaranya Desa Campurejo, Desa Dalegan, Desa Ngemboh, Desa Cangakan, dan Desa Mentaras. Kelima desa tersebut diproyeksikan menjadi model pengelolaan migrasi pekerja secara aman, legal, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang mempunyai langkah-langkah maju soal pekerja migran. Salah satunya akan membentuk Migran Center sebagai upaya untuk melengkapi calon pekerja migran dengan skill, soft skill, serta bahasa sebelum berangkat ke luar negeri.

“Kita tidak membatasi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri, tidak. Tetapi pemerintah daerah berusaha membekali peningkatan kapasitas SDM dengan skill yang bagus, agar pekerja migran punya talenta dan skill saat bekerja di luar negeri,” harapnya.

Dikatakan, Kementerian PPMI merupakan kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan dalam dua mandat pokok. Pertama, mengurangi atau menghilangkan tindakan kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi, maupun TPPO. Kedua, tugas kementerian ini adalah menempatkan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural dengan skill yang baik.

“Berdasarkan data kementerian, semua pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan atau eksploitasi, antara 95–97 persen terjadi karena berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Baik lewat calo, lewat sindikat, itu rawan mengalami masalah. Karena mereka tidak mengantongi syarat-syarat tertentu atau hanya bermodal paspor dan visa turis,” ungkapnya.

Selain itu, Karding menegaskan pentingnya regulasi dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk perangkat desa dan pemerintah kabupaten, dalam memastikan tata kelola migrasi yang sesuai prosedur. Ia mengimbau kepala desa untuk mengontrol warganya yang bekerja sebagai migran secara prosedural dan dibekali dengan sertifikasi, BPJS Kesehatan, serta kontrak kerja yang jelas yang sudah diatur hak dan kewajiban pemberi kerja.

“Peluang kerja di luar negeri sejak 1 Januari hingga 9 Juli 2025 tercatat 381.066 lowongan kerja. Total penyerapan sebanyak 28.648 atau sebesar 7,52 persen, sehingga sisa lowongan yang tersedia berjumlah 352.418,” ujarnya.

Desa Migran EMAS menjadi bentuk komitmen Kementerian PPMI untuk menciptakan ekosistem perlindungan PMI dan keluarganya. Mulai dari desa sebagai pintu pertama masuknya informasi dan sindikasi TPPO, penipuan peluang kerja, serta keberangkatan ilegal PMI. Menurut dia, lulusan SMA dan SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia.

“Lulusan SMK/SMA di Indonesia, dari data BPS sejak Februari 2025, menyumbang 50,4 persen atau 3,66 juta orang dari 7,28 juta pengangguran,” terangnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri tidak hanya soal penghasilan tinggi seperti profesi perawat di Jepang yang bisa menghasilkan Rp15–25 juta per bulan, tetapi juga soal peningkatan kapasitas SDM. Pekerja migran yang kembali ke tanah air membawa pengalaman, keterampilan, dan budaya kerja yang positif.

“Dengan adanya Migran Center, diharapkan PMI yang pulang bukan hanya membawa uang, tetapi juga budaya hidup sehat, bersih, disiplin. Selain itu, PMI juga sudah mempunyai keterampilan yang bisa ditularkan ke lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi peluncuran Desa Migran EMAS oleh Kementerian PPMI. Menurut bupati, ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Perlindungan PMI menjadi salah satu prioritas Nawakarsa kami. Kabupaten Gresik akan terus mendorong isu kunci ini dengan berbagai inovasi yang mendekatkan keberpihakan kepada PMI, bahkan anak-anak PMI yang saat ini belum terjamah sistem perlindungan,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu mengatakan, Gresik bukan menjadi satu-satunya kantong PMI di Jawa Timur. Tetapi Gresik punya data PMI yang ada di wilayah utara, kemudian dua kecamatan di Bawean yang rata-rata menjadi pekerja migran.

Dijelaskan, dominasi negara tujuan, 76 persen PMI Gresik terdaftar memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama, diikuti Hong Kong dan Taiwan. Terdapat 3.024 PMI asal Gresik yang tercatat secara resmi. Dengan sebaran terbesar berasal dari Kecamatan Dukun 26 persen, Kecamatan Panceng 18 persen, Kecamatan Ujungpangkah 14 persen, dan Bawean 12 persen.

“Angka ini mencerminkan konsentrasi migrasi pada wilayah-wilayah pesisir dan agraris yang memiliki tekanan ekonomi tinggi. Banyak PMI yang berangkat tidak melalui administrasi yang benar. Ada dua akar masalah kenapa masyarakat berangkat sebagai pekerja migran, yaitu faktor ekonomi dan pendidikan,” ucap Gus Yani, sapaan akrab bupati.

Pemkab Gresik, lanjut Gus Yani, berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui peluncuran Desa Migran EMAS.

“Selain itu, Pemkab Gresik nanti akan membentuk Migran Center sebagai langkah literasi mendorong kemampuan SDM. Untuk memastikan pekerja yang akan berangkat mempunyai skill didukung dengan bahasa dan mental yang bagus,” tandasnya. (Rdwn)