SOSIALISASI KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN

Foto : Kegiatan Kantor Jasa Raharja Kalbar tentang Sosialisasi Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

PONTIANAK,RI- Pada hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Harmonis Kantor PT. Jasa Raharja Kalimantan Barat Jl. Sultan Abdurrahman No. 101 A Kota Pontianak telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Transportasi Air di Wilayah Provinsi. Kalimantan Barat

Hadir dalam kegiatan tersebu diantaranya,

1. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, diwakili Kabid Pelayaran Dishub Prov. Kalbar, Sdr. HENDRIKUS HARTADI, S.Sos;
2. Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Kalbar, Sdr. PANJI AKBAR NUR BANTEN, S.E., M.M., AAAIK., PIA;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak diwakili Kabid ASDP (Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan), Sdr. ROHMAN S.ST.,M.T.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya diwakili Kasi ASDP (Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan), Sdr. ADITYO ARYA PUTRA.
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang diwakili Kabid LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Sdr. ALEXANDER H. HALOHO;
6. Kepala Kantor KSOP Kelas I Pontianak diwakili Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli, Sdr. HENDRI, S.H., M.M;
7. Kepala Kantor Basarnas Prov. Kalbar diwakili Kasubbag Umum Basarnas Kalbar, dr. IDHAM;
8. Kepala Satuan Meteorologi IV Maritim Pontianak diwakili JFT Madya BMKG, Sdr. RANDY ARDIANTO;
9. Direktur Polairud Polda Kalbar diwakili Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Kalbar, AKBP Y. ANDIS ARYA. PP, S.H., M.H;
10. Kepala Unit Operasional & Humas Jasa Raharja Prov. Kalbar, Sdr. AGUS WIDYANTARA;
11. Ketua DPD GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan) Prov. Kalbar, Sdr. AGUS TIANTO;
12. Kasi ASDP (Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan) Dishub Prov. Kalbar, Sdr. ZULFIANSYAH, S.E;
13. Kasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dishub Prov. Kalbar, Sdr. SIGIT;
14. Perwakilan Staff Dishub Prov. Kalbar;
15. Perwakilan Staff Dishub Kota Pontianak;
16. Perwakilan Staff Dishub Kab. Kubu Raya;
17. Perwakilan Staff Dishub Kab. Bengkayang;
18. Perwakilan Staff KSOP Kelas I Pontiana
19. Perwakilan Staff Meteorologi IV Maritim Pontianak;
20. Perwakilan anggota DPD GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan) Prov. Kalbar

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Jasa raharja Kalimantan Barat PANJI AKBAR NUR BANTEN, S.E., M.M., AAAIK., PIA sebagai berikut

• Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk berkoordinasi dan membahas terkait keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang didalamnya mencakup armada, sarana prasarana, kondisi cuaca serta kegiatan operator dari jasa transportasi;
• Dari stakeholder tidak bisa mencegah aktivitas masyarakat dalam kegiatan transportasi dan hanya dapat memfasilitasi, sehingga koordinasi dan monitoring perlu diperkuat;
• Kaitan dengan tata kelola, ada beberapa yang harus diperkuat dalam tata kelola sebagai contoh adalah terkait perizinan, jangan sampai ketika terjadi permasalahan baru saling menyalahkan;
• Data Manifest penumpang saat ini menjadi hal yang menjadi perhatian sebab beberapa waktu terakhir terdapat 3 kecelakaan transportasi air dan yang sangat memprihatinkan kejadian laka KMP. Tunu di Selat Bali (beberapa penumpang tidak terdaftar dalam manifest);
• Diharapkan output dari kegiatan ini dapat menjadi rencana kerja kedepan, dengan fokus keselamatan sampai dengan perizinan yang diperlukan dan akan diteruskan kepada stakeholder terkait untuk dapat bersama sama mendukung optimalisasi keselamatan transportasi air di wilayah Prov. Kalbar.

E. Sesi Forum Group Discussion, sebagai berikut:

1. Kepala Unit Operasional dan Humas Jasa Raharja, Sdr. AGUS WIDYANTARA

• Dasar hukum Jasa Raharja untuk melakukan penjaminan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, serta PP turunannya. Penjaminan ini bersifat sosial dan wajib, dengan pendanaan dari iuran masyarakat (penumpang dan pemilik kendaraan);
• Sampai dengan bulan Juni 2025 total santunan yang sudah disampaikan sebesar Rp 18.565.821.28, secara keseluruhan korban laka mengalami peningkatan 13,17% dari tahun sebelumnya;
• Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menekan dan mengurangi jumlah kecelakaan baik di darat maupun di air. Negara hadir melalui perpanjangan tangan Jasa Raharja terhadap kejadian kecelakaan baik bagi korban meninggal dan luka;
• Kejadian yang paling tragis adalah KMP. Tunu, dengan jumlah penumpang yang cukup menonjol sebanyak 65 orang penumpang teridentifikasi data, Jasa Raharja wajib memberikan santunan terhadap para korban yang sudah teridentifikasi tersebut;
• Sampai saat ini tidak semua kapal di Kalbar terjamin oleh Jasa Raharja karena perizinan kapal yang belum ada, kemudian tidak ada data pembanding untuk kapal angkutan penumpang yang diperlukan sebagai acuan Jasa Raharja dalam melakukan penjaminan selain itu juga terdapat operator yang tidak menyetorkan iuran wajib secara tepat waktu;
• Berkaca dengan kejadian KMP. Tunu bahwa terdapat beberapa penumpang yang tidak tercantum di manifest, hal tersebut dapat menyulitkan Jasa Raharja untuk melakukan identifikasi sebagai dasar pemberian santunan;
• Diharapkan di wilayah Kalbar dapat melakukan mitigasi melalui pemilik kapal dan operator dengan mengarahkan nahkoda kapal untuk melengkapi semua ketentuan yang wajib dilengkapi sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi;
• Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan output yang dapat dijadikan sebagai komitmen tindak lanjut kedepan.

2. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli KSOP Kelas I Pontianak, Sdr. HENDRI, S.H., M.M

Untuk saat ini KSOP sendiri terkait SPB baru melayani kapal penyeberangan komersil yang ada di wil Kalbar, untuk kapal penyeberangan sungai dan danau bulan Desember baru dialihkan ke KSOP.

3. Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Kalbar, AKBP Y. ANDIS ARYA. PP, S.H., M.H

• Berkaitan dengan regulasi angkutan sungai dan danau yang sebelumnya menjadi wewenang BPTD namun dengan terbitnya aturan baru sehingga di alihkan ke KSOP namun masih menunggu keputusan peralihan sampai dengan bulan Desember 2025, sehubungan dengan hal tersebut perlu kita samakan persepsi siapa bertanggungjawab dan kepada siapa;
• Sebagai saran perlu dibuat forum diskusi transportasi air dengan melibatkan semua stakeholder terkait dengan perwakilan operator jasa transportasi air guna membahas setiap permasalahan yang berkembang dan sebagai wadah untuk membahas tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pada hari ini.

4. Kepala Bidang Pelayaran Dishub Prov. Kalbar, Sdr. HENDRIKUS HARTADI, S.Sos

• Dalam rangka mencegah kecelakaan transportasi air, dari Dishub Prov. Kalbar sudah beberapa kali melakukan sosialisasi;
• Sebagai informasi bahwa beberapa titik sungai di wilayah Kalbar mengalami pendangkalan, berdasarkan data dari KSOP sampai dengan bulan Juli 2025 sudah 60 kali kejadian kapal kandas dan hal tersebut sangat memungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di air;
• Terkait pendangkalan sungai tersebut sudah kami teruskan ke Kementerian selain itu solusi untuk mengatasi pendangkalan sungai juga disambut baik oleh para pengusaha kapal untuk bersama sama mensupport melakukan pengurukan di sungai dengan tujuan demi kepentingan bersama.

5. Kabid Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dishub Kota Pontianak, Sdr. ROHMAN S.ST.,M.T

• Keprihatinan dan perhatian dari Dishub Kota adalah tentang keselamatan kapal wisata yang berada di waterfront Sungai Kapuas karena masih belum terakomodir dengan asuransi keselamatan padahal dalam kegiatannya mengangkut penumpang/wisatawan;
• Kami sudah mendorong para pelaku usaha kapal wisata untuk melakukan pembayaran asuransi, memang beberapa masih terkendala terkait perizinan kapal;
• Selain hal tersebut, saat ini dengan adanya peralihan kewenangan penerbitan dokumen kapal dari BPTD ke KSOP namun masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pusat sehingga hal ini menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha kapal angkutan sungai untuk melakukan operasional sebab dari BPTD sudah tidak lagi melayani berkaitan dengan hal tersebut dan KSOP juga belum secara resmi melakukan pelayanan (menunggu sampai dengan bulan Desember 2025);
• Berdasarkan informasi yang disampaikan Jasa Raharja bahwa kapal penyeberangan/bardan PT. Jembatan Nusantara lalai dalam menyetorkan iuran asuransi, oleh karena itu kami meminta kepada Jasa Raharja untuk mengirimkan surat terkait kelalaian tersebut sehingga dapat menjadi dasar untuk mendorong kapal penyeberangan PT. Jembatan Nusantara menyetorkan iuran asuransi.

6. Kasi UPTD Dishub Prov. Kalbar, Sdr. SIGIT

• Seringkali kita lihat kejadian kecelakaan penyebabnya adalah faktor human error, bahwa seringkali diamati kapal-kapal mengangkut barang berbahaya namun menjadi satu dengan angkutan penumpang seperti barang mudah terbakar dan limbah industri dan seringkali kita luput terkait perizinan barang-barang tersebut;
• Apabila mengangkut barang berbahaya perlu dinetralisir sehingga dijauhkan dari penumpang, diharapkan para pelaku usaha kapal angkutan sungai dapat menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus dan dilaksanakan.

7. JFT Madya BMKG, Sdr. RANDY

• Memang benar dalam laka laut yang terjadi banyak faktor penyebab, berkaitan dengan cuaca BMKG selalu menyebarkan informasi kondisi cuaca seperti gelombang tinggi, angin kencang, arus dan pasang surut yang dapat berdampak terhadap operasional transportasi air;
• Bahwa melihat dari sisi cuaca memang sangat berbahaya apabila kapal dalam keadaan over load, jika terjadi angin kencang itu dapat menyebabkan kapal mudah oleng;
• Ketika terjadi laka kapal selain penumpang yang menjadi korban juga ada kerugian dari owner kapal, selama ini pemilik kapal yang ada di Batam dan Kepri lebih sering menghubungi kami untuk mengajukan asuransi berbanding dengan pemilik kapal yang ada di Kalbar;
• Menghimbau kepada anggota asosiasi GAPASDAP Kalbar agar selalu memperhatikan secara rutin terkait kondisi cuaca yang disampaikan oleh BMKG sebagai acuan sebelum melakukan operasional.

8. Kasubbag Umum Basarnas Kalbar, dr. IDHAM

• Basarnas disini hadir sebagai perwakilan pemerintah untuk operasi penyelamatan terhadap peristiwa kecelakaan di air yang ada di Kalbar;
• Terkait dengan frekuensi pelayaran beberapa laporan yang masuk ada beberapa kapal yang sudah memiliki alat navigasi dan beberapa belum memiliki, oleh karena itu kami mendorong agar adanya solusi tentang bagaimana cara meningkatkan SOP kapal khususnya angkutan penumpang;
• Dari sisi pemeliharaan kapal juga menjadi atensi kita semua sehingga transportasi yang digunakan mempunyai jaminan bahwa penumpang yang diangkut dapat selamat dari titik awal ke titik tujuan;
• Kegiatan ini merupakan forum yang sangat baik diharapkan dapat menghasilkan solusi bersama dari para pelaku usaha kapal dan stakeholder terkait untuk bersama sama mengantisipasi fatalitas terjadinya laka di air.

9. Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dishub Prov. Kalbar, Sdr. ZULFIANSYAH, S.E.

• Ada suatu permasalahan terkait regulasi penerbitan dokumen kapal angkutan sungai yang sebelumnya berada di BPTD namun kini dialihkan kembali ke KSOP;
• Kaitan dengan hal tersebut tentu menjadi dilema bagi para pelaku usaha kapal angkutan sungai yang perizinan kapalnya sudah expired namun belum bisa melakukan perpanjangan di masa transisi peralihan kewenangan BPTD ke KSOP sampai dengan bulan Desember 2025;
• Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah yang rill dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

10. Kabid LLAJ Dishub Kab. Bengkayang, Sdr. ALEXANDER

• Bahwa tingkat resiko laka kapal di wilayah Kab. Bengkayang sangat besar karena melintasi laut, para pemilik kapal sadar betul dengan pentingnya asuransi dari Jasa Raharja, namun saat ini masih terkendala dengan pengajuan izin kapal;
• Sebagai Pemda kewenangan kami hanya izin trayek dan usaha, namun kami tetap memfasilitasi pemilik kapal untuk memiliki izin dan sudah kurang lebih 2 tahun ini kami bantu fasilitasi serta berkonsultasi ke BPTD dan KSOP. Namun saat ini kewenangan perizinan berada di Ditjenhub Laut dan pemilik kapal dapat melakukan pendaftaran via online melalui website ditkapel.dephub.go.id.

11. Ketua DPD GAPASDAP Kalbar, Sdr. AGUS TIANTO

• Berfokus dengan angkutan sungai maupun danau, yang kita sebut kapal memang terdapat beberapa hal mulai dari izin, sdm dan pengawasan dari stakeholder;
• BPTD tidak melayani terkait legalitas kapal sedangkan KSOP menyampaikan belum menerima kewenangan tersebut, sampai saat ini banyak kapal-kapal yang perizinanannya sudah expired namun untuk melakukan perpanjangan izin belum dapat dilakukan dengan adanya masa transisi regulasi ini;
• Berbicara tentang kapal yang mengangkut sepeda motor memang spek kapal yang ada di kalbar 80% sesuai untuk mengangkut sepeda motor diatas dek dan sejak tahun 80an belum pernah ada kecelakaan kapal yang mengangkut sepeda motor;
• Untuk menjalankan suatu kapal kami harus memiliki SPB, namun dalam pelaksanaannya kami juga memahami keterbatasan SDM dari pihak terkait untuk menerbitkan itu;
• Harapan besar agar semua keluhan kami didengar dan ditindak lanjuti, sebelum jauh berbicara masalah keselamatan prioritaskan dulu terkait regulasi yang perlu dibenahi;
• Berharap kepada KSOP agar mengeluarkan/mengirimkan surat rekomendasi ke Pemprov dengan isi membolehkan rekan dari Dishub Prov dan Kota untuk mengeluarkan SPB sehingga dari Dishub Prov ataupun Kota memiliki dasar sebagai acuan penerbitan SPB tersebut;
• Terkait kapal penyeberangan tradisional di Pulau Lemukutan merupakan ranah KSOP sebab operasionalnya berada di laut dan untuk pengawasannya dapat dilimpahkan ke daerah, KSOP memiliki otoritas dengan menerbitkan dispensasi namun para operator juga diharapkan dapat memperhatikan kapasitas angkutan agar tidak over load.
• Sosialisasi seperti ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang terus dilaksanakan dengan tujuan keselamatan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

G. Kesimpulan kegiatan sosialisasi, sebagai berikut:

• Akan dilakukan pembentukan Forum Komunikasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang akan diinisiasi oleh Dishub Prov. Kalbar;
• Mengharapkan agar KSOP Kelas I Pontianak mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk memberikan Pemda kewenangan menerbitkan SPB Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
• Melakukan pembahasan lanjutan terkait regulasi kapal wisata dan langkah solusi yang akan diambil;
• Melakukan pertemuan lanjutan di Dinas Perhubungan Prov. Kalbar selambat-lambatnya periode bulan Agustus 2025.

H. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi berakhir pada pukul 12.35 WIB, selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan kondusif dan terkendali.

Pewarta :
Muly Kaperwil Radar Indonesia Kalbar