Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, DKPPP Kota Probolinggo Harapan Kami Biaya Produksi Petani Semakin Ringan
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Senin, 3 Nov 2025
- visibility 99
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI-Kabar baik datang bagi para petani di Kota Probolinggo. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dari harga sebelumnya. Kebijakan tersebut disambut positif oleh para pelaku pertanian karena diharapkan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.senin 3/11/2025
Penurunan harga pupuk ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut ditandatangani pada 22 Oktober 2025 oleh Menteri Pertanian dan mulai berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo, Ir, Fitriawati, M.M saat dikonfirmasi menjelaskan, perubahan harga tersebut meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Hari kemarin ada keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya. Jadi, memang ada perubahan HET terkait dengan jenis pupuk dan harga eceran tertinggi. Misalnya, Urea menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan NPK untuk kakao Rp2.640 per kilogram,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fitriawati menuturkan bahwa meskipun terjadi penurunan harga, alokasi atau kuota pupuk bersubsidi untuk Kota Probolinggo tidak mengalami penambahan. Kuota tersebut masih mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Tanam Komoditas (RTK-K) yang sudah diusulkan sebelumnya ke Kementerian Pertanian.
“Untuk Kota Probolinggo, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 tetap sama seperti tahun sebelumnya. Pupuk Urea sebanyak 1.538 ton, dan pupuk Phonska atau NPK sebanyak 1.448 ton. Kuota ini disalurkan ke lima kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kedopok, Kademangan, dan Wonoasih,” ujarnya.
Hingga 19 Oktober 2025, realisasi penyaluran pupuk dari kios ke petani tercatat 1.044 ton untuk Urea dan 1.033,5 ton untuk pupuk NPK. Artinya, stok pupuk masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masa tanam di akhir tahun.
“Walaupun kuota tidak bertambah, namun stok kita aman. Sisanya masih mencukupi hingga masa tanam kedua di akhir tahun ini,” ungkap Fitriawati dengan optimis.
Ia menambahkan, dengan adanya penurunan harga ini, diharapkan para petani dapat lebih leluasa dalam mengatur biaya tanam, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dengan mulai memanfaatkan pupuk organik.
“Harapannya, dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, petani bisa menekan biaya operasional. Selain itu, kami juga mendorong pemanfaatan pertanian organik agar biaya produksi lebih efisien dan lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim global dan fluktuasi harga komoditas. Penurunan harga pupuk bersubsidi juga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Lebih jauh, Fitriawati menyebut, DKPPP Kota Probolinggo terus berkoordinasi dengan distributor dan kios resmi untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Pihaknya juga melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kami selalu mengingatkan para pengecer untuk menyalurkan pupuk sesuai data kelompok tani yang sudah terdaftar dalam e-RDKK. Tujuannya agar subsidi ini benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” tegasnya.
Selain penyesuaian harga pupuk, DKPPP juga berkomitmen mendukung program penguatan sektor pertanian berkelanjutan, termasuk pelatihan penggunaan pupuk organik dan peningkatan produktivitas tanaman pangan.
“Dengan biaya produksi yang lebih ringan, diharapkan hasil panen petani semakin baik. Ini juga akan berdampak positif terhadap stabilitas pangan dan perekonomian di tingkat daerah,” pungkas Fitriawati.(suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar