Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Probolinggo Lakukan Coklit Terbatas
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
- visibility 125
- print Cetak
KPU Kota Probolinggo Lakukan Coklit Terbatas
PROBOLINGGO,RI-KPU Kota Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keakuratan dan validitas data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas terhadap ratusan data pemilih di wilayah setempat. Kegiatan ini berlangsung selama triwulan keempat tahun 2025 dan merupakan bagian dari upaya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan secara rutin.
Coklit terbatas ini dilakukan menyusul turunnya data pemilih semester kedua tahun 2025 dari KPU RI. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada data pemilih yang bermasalah, ganda, atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Probolinggo, Viki Hamzah, menjelaskan bahwa kegiatan coklit terbatas menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas data pemilih.
“Coklit terbatas ini bertujuan memastikan akurasi dan integrasi data pemilih. Dengan langkah ini, kami dapat mengetahui secara pasti status data pemilih pasca Pemilu, apakah masih aktif, sudah berpindah, atau bahkan meninggal dunia,” ujarnya seusai apel pemberangkatan petugas coklit terbatas di Kantor KPU Kota Probolinggo, Kamis (6/11/2025).
Menurut Viki, terdapat sekitar 117 data pemilih yang menjadi sasaran dalam kegiatan coklit terbatas kali ini. Data tersebut tersebar di lima kecamatan di Kota Probolinggo, dengan kategori pemilih yang menjadi fokus perhatian meliputi pemilih berusia di atas 100 tahun, pemilih mendekati usia 100 tahun, pemilih ganda, pemilih potensial ganda, pemilih baru, serta pemilih yang telah meninggal dunia.
Viki menambahkan bahwa seluruh kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. “Kegiatan ini adalah bagian dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang wajib dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil dari kegiatan ini kemudian disampaikan dalam rapat pleno terbuka bersama berbagai stakeholder terkait seperti Bawaslu, Dispendukcapil, TNI, Polri, dan Lapas,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga validitas data pemilih.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Data pemilih bersumber dari banyak instansi, terutama Dispendukcapil yang memiliki data kependudukan terkini. Oleh karena itu, koordinasi kami lakukan secara intensif, baik dengan lembaga pemerintah, aparat keamanan, maupun perangkat kecamatan dan kelurahan,” jelasnya.
Radfan juga menyebutkan bahwa coklit terbatas menjadi bagian dari sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap data yang masuk benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan. “Langkah ini penting agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya atau terdaftar ganda dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu mendatang,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap proses coklit terbatas ini melalui fungsi pengawasan yang melekat pada lembaganya.
“Pengawasan kami lakukan pada setiap tahap proses PDPB yang dilaksanakan oleh KPU. Sebab, data pemilih adalah hal yang sangat krusial dan menyangkut hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” tegas Johan.
Johan juga mengimbau masyarakat agar turut aktif berperan dalam memastikan keakuratan data pemilih di lingkungannya. “Jika ada warga yang belum terdaftar, segera berkoordinasi dengan KPU atau Bawaslu. Meskipun Pemilu baru akan digelar pada tahun 2029, tetapi persiapannya harus dilakukan sejak dini agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan nanti,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan coklit terbatas ini, KPU Kota Probolinggo berharap dapat memperkuat basis data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas di masa mendatang.(suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar