Bupati Gresik dan Sekjen Kemensos Tinjau Lokasi Penempatan Bakal Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik

GRESIK ,RI – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kunjungan ini Asisten I Pemkab Gresik Suprapto, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh, jajaran Forkopimcam Sidayu, Kabid Pendidikan, Kapolsek dan Danramil, Kepala Desa, para kepala sekolah, guru dari UPT SMP Negeri 30 Gresik dan UPT SMP Negeri 6 Gresik, serta tokoh masyarakat setempat.

Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. Sekolah ini diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. Program ini akan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis.

“Ini amanat langsung dari Bapak Presiden. Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan — mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” tegas Robben Rico dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa sekolah ini tidak boleh diisi oleh siswa dari luar Gresik. “Kami imbau agar penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20% kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat,” tambahnya.

Fandi Akhmad Yani menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Rombongan kemudian meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari tempat ibadah, ruang kelas, toilet, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Hasil tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kementerian Sosial. “Ada sekitar 86 kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik. Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini kami tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa. “Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menyiapkan lahan di Raci Tengah untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. “Mudah-mudahan hasil survei ini membawa kabar baik bagi Pak Sekjen, sehingga bisa segera dilaporkan kepada Menteri Sosial maupun Bapak Presiden. Gresik siap menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota embrio Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Diharapkan, embrio Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik ini dapat menjadi model pendidikan inklusif berbasis karakter dan teknologi, serta menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu menjadi titik awal lahirnya generasi unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa depan. {Rdw}