Bupati Samosir Buka Musrenbang RKPD 2027, Dorong Pembangunan SDM dan Penguatan Ekonomi

SAMOSIR, RI –Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 yang berlangsung di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Rabu (11/3/2026).

Ditandai dengan pemukulan gendang (gondang), Bupati samosir Vandiko T. Gultom bersama Gubsu yang diwakili Perencana Ahli Utama Ir. M. A Effendi Pohan dan unsur Forkopimda membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027.

Mengangkat tema *“Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”*, Musrenbang RKPD yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, Staf Ahli Bupati dan Asisten, pimpinan perangkat daerah, camat se-Kabupaten Samosir, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini, Sekretaris Bapperida Provsu Lailah Lubis, Kepala BPS Samosir Devitanorani Saragih, Sekretaris Perindag ESDM Provsu Ir. Yosie Sukmono, ST, MT, Kasatker BBPJN Devi Alcitra Chandar, Bappenas Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipra.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa tema Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 merupakan penyelarasan terhadap rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui metode pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat holistik.

Vandiko menjelaskan bahwa pemilihan tema tersebut menegaskan komitmen Kabupaten Samosir dalam percepatan pembangunan yang berpusat pada fokus pembangunan sumber daya manusia, melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan dan karakter masyarakat agar mampu beradaptasi, berdaya saing serta berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Sejalan dengan pembangunan SDM, Vandiko juga mendorong penguatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja, dengan ekonomi yang kuat, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya secara nyata.

Di sisi lain, prinsip inklusi sosial menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kurang beruntung, memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan manfaat pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, melainkan harus menjangkau seluruh warga secara merata dan berkeadilan,” tegas Vandiko.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa seluruh fokus pembangunan tersebut akan dijabarkan ke dalam *11 program dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC)* sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Perencana Ahli Utama Ir. M. A Effendi Pohan dalam arahannya menjelaskan bahwa Visi besar pembangunan Sumatera Utara yang kita usung adalah *“Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.”*

Visi ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat.

“Pembangunan yang kita rancang harus berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat, karena keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta ketahanan wilayah yang semakin kuat,” jelasnya.

Untuk itu, pada tahun 2027 kita fokus pada 4 (empat) arah kebijakan pembangunan utama, yaitu Penguatan SDM Unggul, *Peningkatan Konektivitas Wilayah, Penguatan Ekonomi Lokal Berbasi Potensi Daerah, dan Pembangungan yang Inklusif dan Berkelanjutan.*

Jelasnya lagi, Jika arah kebijakan ini kita jalankan secara konsisten, maka wajah Sumatera Utara pada tahun 2027 adalah masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, para petani dan pelaku usaha yang memperoleh peningkatan pendapatan, serta wilayah yang semakin terhubung, aman, dan produktif.

“Melalui forum Musrenbang ini, saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat selaras, saling menguatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhockel Martopolo Tamba dalam sambutannya juga menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah, termasuk perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi yang dianggap dapat membantu pengembangan ekonomi satu daerah.

Dalam forum tersebut, Sarhockel juga mengajak seluruh stakeholder untuk lebih jauh membahas soal lingkungan hidup, drainase dan kualitas air Danau Toba, sejalan dengan pembangunan Kabupaten Samosir yang berkelanjutan.

“Kami DPRD Samosir mendukung penuh program-program yang dirancang oleh pemerintah, yang merupakan bentuk sinergi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi pembangunan Kabupaten Samosir yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Menutup kegiatan Musrenbang, Wakil Bupati Samosir Ariston T. Sidauruk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Samosir yang lebih maju dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini harus menjadi pedoman bersama dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ajak Ariston.

Diakhir acara dilakukan Penandatanganan berita acara Musrenbang secara bersama oleh unsur pimpinan daerah, legislatif (DPRD), perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan untuk menjamin komitmen pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
(Jackson Pandiangan)