Breaking News
light_mode
Trending Tags

Efisiensi dan Pelayanan Publik Jadi Fokus Raperda Perubahan OPD Pemkab Probolinggo

  • account_circle Pom py
  • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
  • visibility 196
  • print Cetak

Efisiensi dan Pelayanan Publik Jadi Fokus Raperda Perubahan OPD Pemkab Probolinggo

Probolinggo,RI-
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/1/2026), menjadi momentum penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Penyampaian Raperda tersebut disertai dengan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo yang dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi, serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan Bupati yang dibacakan Plh Sekda, M. Sjaiful Efendi menyampaikan bahwa perubahan Peraturan Daerah ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pemisahan, penggabungan, serta perubahan nomenklatur perangkat daerah guna mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah serta meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, Sjaiful menerangkan bahwa usulan perubahan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dalam pemaparannya, Sjaiful merinci sejumlah substansi perubahan yang diusulkan dalam Raperda tersebut. Salah satunya adalah pemisahan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menjadi dua perangkat daerah tersendiri, yakni Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang masing-masing diusulkan sebagai perangkat daerah tipe A.

Selain itu, dilakukan perubahan nomenklatur Dinas Perikanan menjadi Dinas Perikanan dan Peternakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pengelolaan sektor perikanan dan peternakan yang memiliki keterkaitan erat dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Pemkab Probolinggo juga mengusulkan penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi program, efisiensi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Tidak hanya itu, perubahan juga mencakup peningkatan tipe kelembagaan pada sejumlah perangkat daerah. Sekretariat Daerah diusulkan naik dari perangkat daerah tipe B menjadi tipe A. Usulan peningkatan tipe yang sama juga diajukan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sjaiful menegaskan bahwa seluruh usulan perubahan tersebut telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah provinsi. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Raperda ini telah mendapatkan saran dan masukan dari Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 000.8.1/39300/031.1/2025 tertanggal 31 Oktober 2025.

“Kami mengharapkan saran, masukan, serta tanggapan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo agar Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disempurnakan dalam proses pembahasan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

Melalui perubahan struktur dan nomenklatur perangkat daerah ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(suh)

  • Penulis: Pom py

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polsek Grati Polres Pasuruan Kota Berhasil Mengamankan Wanita Pembuang Bayi Di Sungai Grati

    Polsek Grati Polres Pasuruan Kota Berhasil Mengamankan Wanita Pembuang Bayi Di Sungai Grati

    • calendar_month Minggu, 24 Apr 2022
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 334
    • 0Komentar

    PASURUAN , RI, Polres Pasuruan Kota menggelar Presrilis bertempat di Mapolres Pasuruan Kota dalam rangka ungkap perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya Bayi laki-laki berumur 3 hari yang dilakukan oleh Ibunya sendiri FKN (25) warga Desa Kedawung wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Jum’at (22/04/2022). Gelar Presrilis tersebut dipimpin Kapolres Pasuruan Kota AKBP R. M. […]

  • Anggota DPR RI Soroti Kinerja Bulog Bondowoso

    Anggota DPR RI Soroti Kinerja Bulog Bondowoso

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 426
    • 0Komentar

    Anggota DPR RI Soroti Kinerja Bulog Bondowoso BONDOWOSO, RI – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyoroti langsung kinerja Perum Bulog Cabang Bondowoso dalam kunjungannya ke kabupaten tersebut pada Senin kemarin. Ia menilai lemahnya perencanaan Bulog dalam menyerap gabah petani menjadi ancaman serius bagi program swasembada pangan nasional.Kendati demikian […]

  • Pemkab Samosir Hentikan Sementara Empat  Bangunan Usaha Yang Tidak Ada Izin PBG

    Pemkab Samosir Hentikan Sementara Empat Bangunan Usaha Yang Tidak Ada Izin PBG

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    SAMOSIR,RI- Penegakan aturan perizinan bangunan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Samosir. Tidak hanya melalui imbauan dan teguran tertulis, pemerintah daerah juga mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikenakan sanksi penghentian operasional sementara, Kamis (05/11/2026). […]

  • Penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2026 Tingkat Kecamatan

    Penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2026 Tingkat Kecamatan

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 400
    • 0Komentar

    SAMOSIR , RI –Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di 2 kecamatan yakni Kecamatan Nainggolan dan Sitiotio pada Senin (3/2/2025), mengakhiri seluruh rangkaian agenda Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kabupaten Samosir. Sebelumnya, pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2026 tingkat Kecamatan digelar di Kecamatan Ronggur Nihuta pada 22 Januari 2025 lalu, yang dibuka oleh […]

  • Respon cepat Tim BNPB Kota PONTIANAK, Lakukan Proses Evakuasi Pohon Tumbang Rabu Pagi

    Respon cepat Tim BNPB Kota PONTIANAK, Lakukan Proses Evakuasi Pohon Tumbang Rabu Pagi

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    SUNGAI RAYA DALAM, RI – Akibat angin kencang dan hujan deras beberapa pohon tumbang yang terjadi ruas jalan Sungai Raya Dalam, Sehingga menyebabkan sementara jalan di tutup guna melakukan proses evakuasi pohon tumbang yang mengganggu penguna jalan. Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara Beberapa jam kemudian Tim BNPB Kota PONTIANAK respone cepat melakukan proses evakuasi hingga […]

  • Rekap PILKADA Dari 39 Kecamatan Se kab Tasikmalaya Paslon No 3 Unggul “Ketua Divisi Hukum APDESI Ajak Hormati Keputusan KPUD”

    Rekap PILKADA Dari 39 Kecamatan Se kab Tasikmalaya Paslon No 3 Unggul “Ketua Divisi Hukum APDESI Ajak Hormati Keputusan KPUD”

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Kab. Tasimalaya, RI – Hasil sementara Pilkada Kab Tasikmalaya menunjukkan pasangan Ade-Iip (Ade Sugianto dan Iip Miftahul Paoz) unggul dibandingkan calon lainnya seperti Iwan Saputra dan Cecep Nurul Yakin. Hal ini berdasarkan hasil quick count sementara yang dilakukan beberapa lembaga survei. Namun, hasil resmi akan ditentukan oleh rekapitulasi suara KPU dalam beberapa hari ke depan​​​​. […]

expand_less