Hadapi Penurunan Pendapatan Transfer, Pemkab Kubu Raya Prioritaskan Belanja dan Pelayanan Dasar

KUBU RAYA, RI – Wakil Bupati Kubu Raya, Haji Sukiryanto, membacakan jawaban Bupati Kubu Raya, Haji Sujiwo, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (21/10/2026).

Dalam jawaban tersebut, Bupati Kubu Raya Haji Sujiwo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, serta masukan yang disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Haji Sukiryanto, Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan usaha, serta kemudahan akses terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam menyempurnakan perencanaan anggaran agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran

Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, perluasan basis penerimaan, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, mengenai penurunan pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat, perubahan alokasi transfer, serta penyesuaian perhitungan penerimaan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Kubu Raya akan memprioritaskan belanja pada program-program strategis dan pelayanan dasar masyarakat.

Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat yang optimal.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Pemerataan Pembangunan Jadi Perhatian

Dalam aspek pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya berorientasi pada kawasan perkotaan.

Penentuan prioritas pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, tingkat urgensi pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah isu lainnya yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, antara lain alokasi belanja pegawai, pengelolaan bantuan pemerintah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Terkait rencana pembangunan gedung DPRD, pemerintah daerah menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang perlu dicermati agar kebijakan anggaran dapat disusun secara proporsional, sesuai kebutuhan, serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan RAPBD

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan nantinya tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Melalui perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah sebelum RAPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Mully /Juan//Radar Indonesia