Breaking News
light_mode
Trending Tags

Jika Tidak Ada Tindakan Soal Banjir Rob Air Laut, Pemkab Pemalang Bisa Digugat Class Actions

  • account_circle Radar Indonesia
  • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
  • visibility 326
  • print Cetak

Banjir rob menerjang wilayah pesisir Kabupaten Pemalang dan Imam Subiyanto (Insert)

PEMALANG, RI – Banjir rob yang kembali menerjang wilayah pesisir Kabupaten Pemalang, seperti Desa Blendung, Mojo, dan Kertosari, memantik keprihatinan berbagai pihak.

Salah satunya datang dari kalangan praktisi hukum yang menilai bahwa pemerintah daerah tak bisa lagi tinggal diam atas bencana yang terjadi berulang kalir tersebut.

Dr.(c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., Cpm, dari Law Office Putra Pratama & Partners, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam melindungi warga serta melakukan langkah pemulihan pasca-bencana.

“Ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ketika banjir rob terjadi secara berulang dan dampaknya dapat diprediksi, maka pembiaran terhadap kondisi ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administratif,” ujarnya saat ditemui pada Minggu (25/5/2025).

Menurut Imam, dasar hukum yang membebani tanggung jawab kepada pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU tersebut menekankan bahwa bencana yang terjadi secara berulang harus ditangani secara sistematis, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia juga merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan akibat abrasi maupun perubahan iklim.

“Pemerintah daerah, terutama Bupati dan jajarannya, tidak bisa hanya mengandalkan status darurat. Harus ada kebijakan konkret, seperti pembangunan tanggul, perbaikan sistem drainase, hingga relokasi permukiman yang menunjukkan keseriusan dalam melindungi masyarakat,” tegas Imam.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran dalam APBD serta dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD agar memuat program prioritas penanggulangan rob.

Di sisi lain, Imam mendorong warga terdampak untuk tidak pasif. Ia menyarankan agar masyarakat mulai menyuarakan hak-haknya secara kolektif, termasuk melalui jalur hukum jika pemerintah terbukti lalai.

“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu yang wajar, warga bisa mengajukan gugatan citizen lawsuit atau class action. Ini bagian dari advokasi publik demi keadilan,” pungkasnya.

Dengan banjir rob yang telah menjadi bencana tahunan, Imam mengajak seluruh elemen pemerintah, legislatif, hingga masyarakat sipil untuk tidak lagi bersikap reaktif.

“Sudah saatnya kita bersama membangun keadilan ekologis dan perlindungan sosial yang nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Imam Subianto. * (imam wtw)

  • Penulis: Radar Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jembatan Sumengko II, Selesai Dikerjakan

    Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jembatan Sumengko II, Selesai Dikerjakan

    • calendar_month Sabtu, 25 Nov 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 391
    • 0Komentar

    MOJOKERTO, RI. Setelah kurang lebih tiga bulan baik masyarakat umum dan masyarakat Jatirejo menunggu pekerjaan pembangunan pelebaran Jembatan, akhirnya Jembatan di desa sumengko kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto sudah bisa di manfaatkan oleh masyarakat Mojokerto. Pemerintah kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten Mojokerto telah merampungkan pembangunan pelebaran Jembatan Sumengko II sesuai […]

  • PPDB TINGKAT SMPN DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA LANCAR SAMPAI USAI DAFTAR ULANG.

    PPDB TINGKAT SMPN DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA LANCAR SAMPAI USAI DAFTAR ULANG.

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Pom py
    • visibility 597
    • 0Komentar

    Kota Tasikmalaya, RI – Berkat Kerjasama pihak sekolah, orangtua , peserta anak didik baru yg paham manyadari sistem . PPDB 2024 juga pengawasan disdik di bawah komando Kabid SMP. Drs. H. Asep Rusyadi ,PPDB Smpn sampai daftar ulang lancar ,seperti di paparkan kepsek. H. Nina Matarlina,Mpd dan Ketua PPDB SMPN1 Dede supriatna Sdp jumlah Ansk […]

  • Ini Alasan Camat Raas Mengantarkan warganya ke Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep Terkait Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024

    Ini Alasan Camat Raas Mengantarkan warganya ke Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep Terkait Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 380
    • 0Komentar

    SUMENEP,RI- pengawalan camat Raas H. Subiyakto terhadap warganya dan perlu kita apresiasi sebagai camat punya rasa peduli mengingat warganya akan dimintai keterangan oleh kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep terkait penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Tahun 2024 di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Jawa Timur selasa (20/5/25,). Alasan Camat Raas H. Subiyakto mendampingi warganya menjelaskan pada awak media […]

  • 4 Tahun Uang Pesangon Tidak Kunjung Diterima, Puluhan Eks Karyawan Datangi PT Boma Bisma Indra Pasuruan

    4 Tahun Uang Pesangon Tidak Kunjung Diterima, Puluhan Eks Karyawan Datangi PT Boma Bisma Indra Pasuruan

    • calendar_month Jumat, 13 Okt 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 507
    • 0Komentar

    Pasuruan, RI – Puluhan eks. Karyawan PT. Boma Bisma Indra kembali datangi tempatnya bekerja sejak puluhan tahun silam demi mendapatkan kejelasan pembayaran uang pesangon yang bernilai ratusan juta untuk tiap individu. Perusahaan produksi peralatan mesin pabrik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.18, Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut menjadi sasaran perwakilan eks.karyawanya sejumlah […]

  • Gakkum Kehutanan Kalbar Segel Pengolahan Kayu Dikecamatan Benua Kayung Ketapang

    Gakkum Kehutanan Kalbar Segel Pengolahan Kayu Dikecamatan Benua Kayung Ketapang

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    KETAPANG,RI – Gakkum Kehutanan Kalimantan Barat menyegel sebuah industri pengolahan kayu di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Sabtu (17/01/2026). Penyegelan dilakukan setelah petugas mengungkap dugaan praktik penampungan 600 batang kayu bulat tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK). Kayu tersebut diduga diangkut ilegal menggunakan dua unit kapal kelotok dalam perjalanan menuju industri […]

  • Karnaval Air Gawai Dayak di Tepian Sungai Kapuas Dorong Perekonomian Warga

    Karnaval Air Gawai Dayak di Tepian Sungai Kapuas Dorong Perekonomian Warga

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Pom py
    • visibility 429
    • 0Komentar

    Pontianak, RI – Salah satu rangkaian Gawai Dayak di Kalimantan Barat (Kalbar) adalah karnaval air yang rencananya akan dilaksanakan di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan dukungannya terhadap rencana tersebut. Dengan demikian, menurutnya, budaya akan berkembang dengan baik. “Terkait dengan Gawai Dayak tentu Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sangat mendukung, […]

expand_less