Ketua DPC Mimbar Peradaban Indonesia Soroti Dugaan Penyimpangan BSPS 2024 di Dungkek: “Ada yang Diduga Tak Sesuai Juknis, Ada yang Dipinjam Identitasnya”
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
- visibility 195
- print Cetak
Foto: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mimbar Peradaban Indonesia Kabupaten Sumenep
SUMENEP, RI- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 kembali menuai sorotan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mimbar Peradaban Indonesia Kabupaten Sumenep, Dafa Irwanto Saputra, angkat bicara soal dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan di dua desa di Kecamatan Dungkek, yakni Desa Dungkek dan Desa Jadung.
Menurut Dafa, laporan dari warga menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam distribusi bantuan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya penerima yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), serta dugaan penggunaan identitas warga miskin untuk meloloskan pihak tertentu sebagai penerima.
“Kami temukan berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Ada penerima yang tidak sesuai juknis dan tidak mengetahui haknya. Ada pula warga yang KTP-nya dipinjam untuk keperluan administrasi, tapi bantuan justru diterima oleh orang lain. Bahkan, ada penerima yang tidak memahami bentuk dan nilai bantuan yang seharusnya mereka terima,” jelasnya, Selasa (6/5/2025).
Dafa menyambut baik inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ke wilayah kepulauan Sumenep. Namun, ia menekankan perlunya perluasan pengawasan ke wilayah daratan, termasuk Kecamatan Dungkek, yang juga diduga terjadi penyimpangan.
“Kami apresiasi sidak di kepulauan, tapi jangan sampai wilayah daratan diabaikan. Dugaan pelanggaran di Dungkek sangat serius,” tegasnya.
Ia juga menduga adanya keterlibatan sejumlah oknum, mulai dari panitia pelaksana, perangkat desa, hingga pihak berkepentingan lainnya.
“Masyarakat banyak yang takut berbicara. Ada tekanan, rasa enggan, dan ketidaktahuan soal hak mereka. Ini membuat banyak kasus tidak terungkap. Tapi kami berkomitmen mendorong agar ini diusut tuntas,” ujarnya.
Dafa menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. “Jangan sampai yang dikorbankan hanya petugas lapangan. Jika ada aktor intelektual di balik dugaan ini, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban. Ini soal keadilan dan integritas negara dalam melayani rakyat kecil,” pungkasnya.
(M)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar