Masyarakat Aceh Singkil Meminta Kepada Penegak Hukum Tangkap Pimpinan PT Runding Putra Persada
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Kamis, 13 Jan 2022
- visibility 429
- print Cetak
ACEH – RI, Masyarakat Aceh Singkil inisial (BT) melalui Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup, Hizwar Hutabarat angkat bicara, meminta kepada Kapolri perintahkan Jajaran Polda Aceh tangkap Pimpinan PT Runding Putra Persada terkait dugaan Perusakan dan Perambahan Hutan Produksi dan usut KPH VI Aceh dan BKPH Aceh Singkil.
Pada saat hari itu juga masyarakat inisial (BT) sebagai Pemerhati Lingkungan bersama kawan-kawan langsung membuat laporan secara tertulis kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan VI Aceh Subulussalam.
Dalam waktu hari yang sama IRWANDI.Sp.Mp., Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan VI Aceh sempat mengecek lokasi pada objek yang dimaksud lewat Handphone selulernya sendiri, juga membenarkan bahwa lahan objek yang dimaksud sudah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi.
Terkait hal tersebut diatas, tepat tanggal 25 Oktober 2021, masyarakat inisial (BT) sebagai Pemerhati Lingkungan bersama-sama melaporkan secara lisan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan VI Aceh Subulussam dan BKPH Aceh Singkil, dan pada waktu itu sama-sama berada di Kantor KPH VI Aceh Subulussam, “namun pihak BKPH Aceh Singkil Ir. SAIPUL menyampaikan laporan tidak cukup dengan secara lisan tapi juga harus secara tertulis,” ucap (BT)
“Hari dan waktu pun terus berjalan, masyarakat tidak bosan-bosan menidaklanjuti tentang prihal yang sudah dilaporkan kepada KPH VI Aceh, kerena di ragukan alat berat (exskapator) yang lagi sedang bekerja, jangan sampat bergeser dari objek yang dimaksud, namun pihak KPH VI Aceh dan BKPH Aceh Singkil, acuh tak acuh dan pura-pura tutup mata. Ada apa ……… ?? dan diduga ada kepentingan sekelompok dan sebaliknya,” imbuhnya.
Dalam waktu yang terpisah tepat tanggal 28 November 2020, Pimpinan PT Runding Putra Persada, membenarkan bahwa lahan objek yang dikerjakan sudah diluar Hak Guna Usaha/HGU.
Terkait dengan hal diatas tepat tanggal, 10 Januari 2022, Media temui Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Singkil yang membidangi Kasi Pemetaan ROSID membenarkan, “bahwa lahan objek yang dimaksud di areal PT Runding Putra Persada yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kawasan Hutan Produksi sudah diblokir secara internal ungkap,” ROSID.
Dari hasil serangkaian hal yang dimaksud (BT) meminta kepada Kapolri dan Kejaksaaan Agung segera memberantas Mafia tanah korporasi skala besar di Aceh Singkil ini juga patut diduga ada keterlibatan Oknum Pejabat yang punya andil untuk kepentingan pribadi dan dengan sengaja melakukan pembiaran sehingga terkesan adanya konspirasi, dan jangan sempat terkesan tebang pilih terhadap penegakan hukum “tajam kebawah tumpul ke atas, hari ini masyarakat Aceh Singkil berharap besar kepada dua Institusi Hukum di Negara ini yang masih dipercayai publik,” tegas (BT). (Ns)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar