Ormas KNTI Dan Tokoh Masyarakat Bersikap Terkait Bendung Gerak Kali Loji

PEKALONGAN – RI, Dalam upaya mencari keseimbangan untuk dapat menemukan sebuah titik kelaziman pada pola pelaksanaan program Tata Ruang Pusdataru, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Kota Pekalongan bersama Tokoh Masyarakat menyikapi informasi perencanaan Proyek Pembangunan Bendungan Gerak Kali Loji senilai Rp 1,2 triliun.

Ormas KNTI bersurat kepada Gubernur Jawa tengah, Senin 23 Agustus 2021. Pada kesempatan itu Taufik Gobel selaku Ketua KNTI menyampaikan agar sebelum dimulainya Proyek tersebut perlu diadakan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Nelayan, karena berkaitan dengan Rencana penutupan Kali Loji akan berdampak banyak pada lingkungan masyarakat. Sehingga KNTI mewakili Para Nelayan Tradisional dan masyarakat Pekalongan berusaha akan menjelaskan perihal keberatan atas proyek tersebut bila tidak ada keterlibatan masyarakat maka bisa jadi ada miskomunikasi yang berujung ketidak percayaan terhadap proyek. “Karena beberapa proyek penanggulangan Rob tidak berhasil, dan tentunya akan menambah permasalahan karena masyarakat yang akan terkena langsung dampaknya seperti terjadinya penyempitan Sungai dari 50 meter menjadi 25 meter serta pengurugan di garis sepadan yang tidak dibarengi dengan pengurugan Daerah Bantaran Sungai dan Rumah Penduduk maka akan menimbulkan masalah baru serta bisa menimbulkan Banjir Rob yang semakin tinggi,” terangnya (24/08/2021).

Baca Juga

Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2022 Polda Jatim Terjunkan 3.879 Personil Gabungan

01 Mar 2022

Disampaikan Hery Nugroho salah satu Pegawai Pusdataru melalui bagian umum akan menjadwalkan rencana audensi dengan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut.

Pada kesempatan yang sama H. Mahlul Akbar selaku Koordinator Aliansi Sosial Kontrol Masyarakat Kota Pekalongan (ASKMK) mengutarakan bahwa, “adanya penutupan Sungai maka Air Sungai akan mati tidak ada sirkulasi dan bisa dipastikan akan menjadi kubangan Limbah Industri Sablon atau Comberan yang selama ini menjadi momok kekumuhan dan akan menjadi sumber penyakit baru. Maka rencana proyek tersebut harus dikaji ulang dan disinergikan dengan kepentingan masyarakat setempat,” ucap H. Mahlul. (IFAN)