Rapat Paripurna DPRD Samosir Mendengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI ke -79

Samosir, RI –Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Jumat (16/08/2024).

Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI, dibuka Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sorta E. Siahaan didampingi Wakil Ketua Pantas M. Sinaga. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta dilanjutkan dengan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo.

Dalam Pidatonya yang disiarkan langsung dari Nusantara Baru, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Tahun ini, kepemimpinannya sebagai Presiden RI genap 10 tahun dan genap 5 tahun Wapres Bpk. Prof. KH. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden RI, melakukan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

“Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tetapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya, bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat, ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan” Kata Joko Widodo mengawali pidatonya.

Dan hari ini 16 Agustus 2024, di momen terakhirnya bersama Wapres Prof KH Ma’ruf Amin, Presiden RI menyampaikan terima kasih yang tulus sebesar-besarnya, kepada seluruh rakyat Indonesia yang mana selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan. Menapaki langkah demi langkah, menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, menggapai titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yg akan datang
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar” ucap Jokowi

Lanjutnya, sampai saat ini telah membangun 366 ribu km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, sehingga berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.Dengan pencapaian pembangunan tersebut Indonesia mampu memperkuat persatuan, karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, perubahan iklim dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas, Indonesia merupakan 1 dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%.
Angka stunting mampu berkurang dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023 dan tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sebanyak 361 Triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 Triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 10 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. 225 Triliun rupiah anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun dan 60,3 triliun rupiah anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. “Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama” terang Jokowi.
Disisi lain, Presiden RI menambahkan telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas & nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 Triliun rupiah selama 8 tahun. Kekayaan yang ada di Indonesia dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, Indonesia juga telah mengambil kembali aset yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan dan Newmont. “Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali” pungkas Jokowi.
Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi, sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia. Melakukan transisi energi secara hati-hati & bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Ina Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024, hal ini menurutnya akan jadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia. Sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas.
Di bidang hukum, Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih, juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai, Jokowi mohon maaf kepada rakyat Indonesia, ia yakin dan percaya, dengan persatuan kerjasama seluruh stakeholder, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu Saudara Saudara Sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali satupun. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!” Ucap Presiden RI Joko Widodo menutup pidatonya.

Rapat Paripurna DPRD Samosir diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dan mars Samosir membangun dengan mengangkat bendera merah putih oleh Bupati Samosir bersama DPRD dan seluruh peserta.
Turut hadir Forkopimda, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, para Asisten, Sekwan Ricky R. Rumapea, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan pimpinan OPD lainnya, Mantan DPRD Lundak Sagala, Mantan Pj. Bupati Samosir Wilmar Simandjorang, Pemrakarsa Kabupaten Samosir Manginar Sitanggang, mantan pimpinan DPRD Lundak Sagala, KPU, Bawaslu, pimpinan BUMN/D dan ormas.
(Jackson Pandiangan)