Terkait Pengadaan Komsumsi Anggaran Operasional Posko Induk Jadi Pertanyaan

PEMALANG – RI, Virus Corona severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars – CoV-2) merupakan virus yang menyerang pernapasan dan penyakit lantaran infeksi virus ini disebut Covid – 19.

Wabah virus Corona bisa menimbulkan gangguan ringan pada jalannya pernafasan, infeksi pada paru-paru yang berat juga menjadikan kematian pada manusia.

Membahas persoalan virus Corona yang sekarang masih terjadi di Pemalang, ternyata seperti masih sulit diselesaikan.

Hal itu dikarenakan adanya beberapa dampak yang timbul seperti, anggaran yang sudah menjadi perencanaan untuk jalannya berbagai macam program pembangunan juga ikut terlibas. Selain itu, satu persatu angggaran di berbagai SKPD sebagian juga ditarik.

Banyak orang yang sudah jadi Korban karena terpapar virus tersebut. Krisis perekonomian dan sosial bagi rakyat kecil juga semakin menyedihkan.

Demi untuk penanggulangan dan pencegahan dari penularan virus itu, berbagai macam kegiatan juga sudah dilakukan oleh PemKab yakni, himbauan keliling, penyemprotan disinfektan ke seluruh pelosok, pemberian bantuan sembako, masker, pendirian Posko-posko dan penerapan jam malam serta rapid test mandiri juga sudah terlaksana.

Tapi sepertinya persoalan virus itu masih belum bisa ditentukan kapan akan berakhir.

Hanya sangat disayangkan, dengan adanya gejolak tersebut ternyata masih ada dugaan salah satu SKPD yang terkesan memanfaat situasi ini.

Demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, dana untuk pengadaan konsumsi terindikasi di akali.

Seperti di Kabupaten Pemalang, Keberadaan Posko Gugus Tugas Covid – 19 yang selama ini dijadikan sebagai pusat pengaduan dan informasi yang sebelumnya dipegang oleh Sekretariat Daerah (Sekda). Kini keberadaan Posko Covid-19 di Kabupaten Pemalang sudah dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Pemalang.

Untuk melaksanakan jalannya kinerja BPBD terhadap Posko. Pemkab  menganggarkan dana pergeseran dari APBD Tahun 2020 sebesar 4.5 miliar kepada BPBD.

Dari dana sebesar itu kabarnya diperuntukan untuk beberapa kegiatan yakni, pengadaan sembako sebesar 1 M, untuk kegiatan pengadaan nasi kotak dan snack (konsumsi) untuk seluruh Petugas piket di Posko dan sewa alat sebesar 80 juta per Minggu dan seterusnya.

Sayang, dari kegiatan itu ada salah satu kegiatan yang dinilai masih asal-asalan seperti halnya pengadaan konsumsi. Dalam pelaksanaan jamuan nasi kotak dan snack, menu yang disajikan masih belum memadai, bisa di bilang sangat menyepelekan sekali. Padahal kalau di lihat dari anggaran yang di sediakan cukup lumayan banyak.

Perlu diketahui dalam sehari BPBD menarget pengeluaran nasi kotak dan snack untuk Tenaga Piket, dibagi menjadi tiga shift. Pagi 40 orang, siang 40 orang dam malam 40 orang. Dan semenjak bulan Ramadhan menjadi dua (2) shift, yakni sore 40 orang dan malam 40 orang.

Untuk melengkapi kebenaran berita tersebut, Kabid Logistik BPBD Kabuparen Pemalang, H. Suyanto saat ditemui Radar Indonesia mengaku, “persoalan Komsumsi di Posko Covid-19 Pendopo bukan urusan saya. Itu ada yang ngurusi sendiri. Silahkan temui ibu Yanti,” kata Suyanto sambil menunjuk Ruang Kerjanya.

Selaku pengelola makanan Posko Gugus Tugas Covid-19, Yanti pada Radar Indonesia mengatakan, “kalau soal anggaran makanan, tolong jangan sama saya. Karena saya takut salah,” kata Yanti sambil meninggal tempat duduknya.

Sementara Sekertaris Badan (Sekban) BPBD Kabupaten Pemalang, Drs. Sigit Joko Purwanto, M.Pd. ketika dimintai keteranganya Senin 1 Juni 2020 pada Radar Indonesia mengatakan, “silahkan ke Pimpinan. Jangan sama saya,” kata Sigit.

Sekertaris Daerah ( Sekda) Dr. Ir. HM. Arifin, M.Si. yang sebelumnya pengelola Posko pada Radar Indonesia mengatakan, “Maaf mas, itu sudah bukan kewenangan saya. Tapi semua itu akan saya pertanyakan kepada yang bersangkutan,” singkat Arifin.

Menanggapi soal anggaran Posko yang diduga mencapai 80 juta per Minggu. Di Posko Induk Covid-19, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Wahadi membantah, “itu dulu mas, pada saat di kelola bagian umum. Sekarang udah beda, untuk pengelolaan Posko Induk, saya melakukan secara fleksibel,” kata Wahadi.

Diakuinya, “untuk kebutuhan komsumsi nasi kotak dan snack, memang anggaran mencapai 90 juta. Tapi itu untuk jangka waktu sebulan. Bukan seminggu,” terangnya.

“Memang sebelumnya mencapai 80 juta per Minggu,” kata Wahadi.

“Tapi setelah pengelolaan saya yang pegang. Semuanya saya rubah, baik pengadaan tenda dan alat-alat lain, nasi kotak, snack serta minumanya,” terangnya.

Di tambahkan, “Coba kalo satu hari ada 3 shift yang masing masing satu shiftnya 40 orang Tenaga Piket. Berarti kebutuhan satu harinya mencapai 120 kotak anak dan nasi,” kata Wahadi.

Berarti dalam jangka waktu sebulan, maka kebutuhan yang diperlukan mencapai 3600 kotak.

“Sebenarnya saya tidak enak kalo menyinggung soal ini mas, barang kali ada yang tersinggung,” jelas Wahadi. (Was)