Ketua LPK Barata Desak Sinergi Eksekutif-Legislatif: Optimalkan PAD, Hentikan Saling Menyalahkan!
- account_circle Pom py
- calendar_month Senin, 2 Mar 2026
- visibility 131
- print Cetak
Ketua LPK Barata Desak Sinergi Eksekutif-Legislatif: Optimalkan PAD, Hentikan Saling Menyalahkan!
Pasuruan , RI –
Kebijakan pusat yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi daerah memicu sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Barata. Ketua LPK Barata, Irfan Budi Darmawan, menegaskan bahwa Kota Pasuruan harus segera memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci kemandirian fiskal.
Irfan menilai, optimalisasi PAD bukan berarti menaikkan tarif pajak secara membabi buta, melainkan melalui inovasi regulasi yang adil, berbasis data, dan yang terpenting: harmonisasi birokrasi.
Poin krusial yang disoroti Irfan adalah perlunya kekompakan antara kepala daerah dan DPRD. Ia menyayangkan jika energi pemerintah habis hanya untuk saling lempar tanggung jawab sementara masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Seharusnya eksekutif dan legislatif itu bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Kalau terus-terusan seperti ini, yang rugi adalah masyarakat Kota Pasuruan. Masyarakat butuh kepastian dan solusi nyata,” tegas Irfan. Senin (2/3/26)
Menurut Irfan, DPRD dan Kepala Daerah harus meninjau ulang Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada agar selaras dengan perkembangan ekonomi terkini. Salah satu strateginya adalah pemberian insentif pajak atau pengurangan BPHTB untuk merangsang investasi jangka panjang.
LPK Barata mendorong penerapan sistem online real-time untuk sektor pajak restoran, hotel, dan parkir. Digitalisasi dianggap sebagai solusi ampuh untuk meminimalisir interaksi fisik yang berisiko pungli dan memastikan transparansi anggaran.
Irfan juga memberikan catatan keras terkait aset daerah yang mangkrak dan performa BUMD yang belum maksimal.
“BUMD harus direstrukturisasi agar memberikan dividen signifikan bagi PAD, bukan justru menjadi beban APBD tanpa kontribusi nyata,” ujarnya.
DPRD diminta menjalankan fungsi controlling secara tajam untuk memastikan alokasi APBD diarahkan pada program produktif, seperti kemitraan UMKM dan BUMDes, yang mampu menggerakkan ekonomi akar rumput.
“Sudah saatnya eksekutif dan legislatif bekerja cepat untuk mengantisipasi peningkatan PAD. Jangan sampai tahun depan kegaduhan seperti ini terulang kembali.” Pungkasnya.( mjb)
- Penulis: Pom py
Saat ini belum ada komentar