DPRD Dorong Percepatan Seragam Sekolah dan Usulkan Pemisahan Bidang Kebudayaan dalam Rekomendasi LKPJ 2025

PROBOLINGGO,RI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara resmi menyerahkan berkas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, SE, pada Senin (27/4/2026).

Agenda penting ini merupakan kelanjutan dari jadwal sebelumnya yang tertunda pada 20 April lalu, dikarenakan Wali Kota sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Muchlas Kurniawan, SH., MH., selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Komisi III DPRD, membacakan sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama, khususnya di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Dorong Realisasi Seragam dan Rehabilitasi Sekolah

Salah satu rekomendasi utama yang disuarakan adalah dorongan kuat untuk mempercepat pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu. Berdasarkan data yang ada, realisasi penyerahan seragam untuk tingkat SD baru mencapai 700 siswa dari target 1.000 siswa, sedangkan untuk tingkat SMP terealisasi 432 siswa dari target 1.150 siswa.

“DPRD meminta adanya langkah konkret dan inovatif agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan seragam tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Muchlas.

Selain masalah seragam, kondisi infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian serius. Tercatat terdapat 47 lokasi gedung sekolah yang saat ini mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat. Dewan mendesak agar proses rehabilitasi dan perbaikan segera dilakukan, baik melalui dana APBD Tahun Anggaran 2026 maupun dukungan anggaran dari pemerintah pusat, demi menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman dan aman.

Tidak hanya soal fisik, DPRD juga menyarankan penguatan program pendampingan siswa untuk mencegah tindakan perundungan (bullying), kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Di sisi lain, dewan memberikan apresiasi tinggi atas inovasi “Gerakan Sahabat ATS” yang telah berhasil menjangkau 29 kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo.

Dalam rekomendasinya, DPRD juga mengusulkan langkah strategis terkait struktur organisasi. Dewan menilai perlu adanya kajian ulang terhadap penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami menilai bahwa bidang Kebudayaan akan berjalan lebih maksimal jika nantinya dialihkan atau disinergikan dengan Dinas Pariwisata. Hal ini agar pengelolaan seni dan budaya lebih selaras dengan pengembangan destinasi wisata daerah,” jelas Muchlas.

Merespons sejumlah poin rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd., memberikan klarifikasi dan penjelasan mendalam.

Terkait Seragam Sekolah
Dr. Siti Romlah menegaskan bahwa secara teknis, pengadaan seragam sekolah pada tahun 2025 telah mencapai output 100 persen. Ia menjelaskan bahwa jumlah yang tertera berbeda karena data yang digunakan disesuaikan dengan hasil verifikasi dari Dinas Sosial, di mana seragam hanya diberikan kepada siswa yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5.

“Memang tidak semua siswa lolos masuk dalam kriteria desil tersebut. Namun, untuk siswa yang sudah lolos verifikasi dan berhak menerima, Alhamdulillah sudah terealisasi dan didistribusikan 100 persen di tahun 2025,” ungkapnya.

Terkait Rehabilitasi Gedung
Mengenai perbaikan gedung sekolah yang rusak, Kadisdikbud menyampaikan bahwa pelaksanaan fisik rehabilitasi telah dijadwalkan dan akan dikerjakan pada tahun 2026. Saat ini, pihaknya juga tengah mempersiapkan dan mengusulkan anggaran untuk tahun 2027, baik melalui skema APBD maupun APBN melalui program revitalisasi sekolah.

Terkait Pemisahan Bidang Kebudayaan
Sementara itu, terkait usulan pemisahan atau pengalihan urusan kebudayaan, Dr. Siti Romlah menyambut baik wacana reorganisasi tersebut. Ia menyatakan siap mendukung segala kebijakan yang nantinya diambil demi terwujudnya kinerja yang lebih efektif dan optimal ke depannya.

Melalui rangkaian rekomendasi dan tanggapan ini, diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta melestarikan budaya di Kota Probolinggo.(suh)