Kepala Dishub Probolinggo Hadiri Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, Fokus Tekan Beban Tagihan PJU Melalui Meterisasi
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Senin, 13 Jul 2026
- visibility 48
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Pudiadji Tjahjo Wahono, menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Sabtu (11/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kota Probolinggo tersebut turut dihadiri Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Perumda Air Minum (PUDAM) Bayuangga, serta Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai pendamping dalam pembahasan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perhubungan memaparkan sejumlah program prioritas yang diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penambahan anggaran untuk program meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai upaya meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik kepada PT PLN.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Pudiadji Tjahjo Wahono, menjelaskan bahwa selama ini Pemerintah Kota Probolinggo masih menanggung beban tagihan listrik PJU yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Oleh karena itu, pemasangan meter pada jaringan PJU dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan besarnya tagihan tersebut.
“Pada proyeksi KUA-PPAS Tahun 2027 kami mengusulkan penambahan anggaran untuk program meterisasi. Kami berharap ada dukungan penuh sehingga cakupan meterisasi bisa mencapai sekitar 50 persen. Jika itu terealisasi, maka tagihan listrik PJU juga dapat ditekan secara signifikan,” ujar Pudiadji.
Menurutnya, program meterisasi bukan hanya berdampak pada efisiensi anggaran daerah, tetapi juga memberikan kepastian dalam penghitungan konsumsi listrik PJU sehingga pembayaran menjadi lebih akurat dan transparan.
Ia berharap usulan anggaran tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kota Probolinggo agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana. Dengan anggaran yang memadai, koordinasi bersama PLN juga akan semakin optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan penerangan jalan umum.
“Harapan kami tentu anggarannya bisa tercukupi sehingga langkah-langkah yang akan kami lakukan bersama PLN menjadi lebih jelas. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan tagihan listrik PJU Kota Probolinggo dapat berkurang secara bertahap,” katanya.
Selain membahas meterisasi, Dishub juga menyoroti pentingnya penertiban jaringan dan titik-titik PJU di lapangan. Pudiadji menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak PLN agar data dan kondisi di lapangan dapat diverifikasi secara akurat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penertiban harus dilakukan bersama PLN agar diketahui ruas-ruas jalan mana yang sudah sesuai dan mana yang perlu dilakukan penyesuaian. Dengan begitu hasilnya lebih akurat dan bisa diketahui berapa besar penghematan yang diperoleh,” tegasnya.
Ia optimistis sinergi antara Pemerintah Kota Probolinggo dan PLN akan semakin baik dalam mendukung pengelolaan penerangan jalan umum yang lebih efisien, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menghemat belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027.(suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar