LPKP2HI Laporkan Dugaan Pungli SMAN 1 Rejotangan Tulungagung ke Kasatgas Saber Pungli Jakarta
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Jumat, 17 Jun 2022
- visibility 516
- print Cetak
TULUNGAGUNG – RI, Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) melaporkan dugaan Pungli pada SMAN 1 Rejotangan Tulungagung Jawa Timur ke Satgas Saber Pungli di Jakarta. Langkah ini ditempuh setelah LPKP2HI menerima aduan adanya pungutan liar terhadap siswa-siswi kelas X, XI dan kelas XII di Sekolah Menengah Atas tersebut.
Ketua LPKP2HI Sugeng Sutrisno mengatakan, pihaknya mengecam keras terkait dugaan Pungli di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung.
“Dari informasi yang kami himpun, siswa-siswi diwajibkan membayar SPP 75 ribu rupiah. Kemudian siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) juga dipotong 75 ribu rupiah selama 12 bulan (900 ribu rupiah). Selain itu juga diwajibkan membeli buku LKS sebesar 700 ribu rupiah (selama 2 semester). Ada lagi untuk kegiatan purnawiyata/perpisahan pada tahun 2021 diwajibkan membayar 250 ribu per siswa (kelas XII). Yang tahun 2022 ini diharuskan bayar 300 ribu rupiah. Jadi jelas ini murni pungutan liar,” terang Sugeng Sutrisno, Kamis (9/6/2022).
Pihaknya menyatakan, Pungli yang dilakukan Lembaga Sekolah SMAN 1 Rejotangan Tulungagung ini sangat meresahkan orang tua siswa.
“Nah, mereka orang tua siswa inilah yang mengadu kepada kami LPKP2HI, tanda bukti pengaduannya ada dan ditandatangani di atas materai. Aduan ini lah yang kemudian kami sikapi dan melaporkannya ke Satgas Saber Pungli di Jakarta tertanggal hari ini 9 Juni 2022 dengan nomor 051/SLP/LPKP2HI/VI/2022,” kata pria yang akrab disapa Sugeng Tato ini.
Untuk diketahui, program SPP gratis bagi seluruh siswa SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur berlaku mulai 2019 lalu. Dikutip dari laman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis. Ia pun meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun.
“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi Sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeserpun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” kata Khofifah. (jul)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar