Proyek Tembok Irigasi BBWS Brantas di Tawangsari Bareng Jombang Dikeluhkan Petani, Aliran Air ke Dua Desa Terhambat
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month 1 menit yang lalu
- visibility 2
- print Cetak

Proyek Tembok Irigasi BBWS Brantas di Tawangsari Bareng Jombang Dikeluhkan Petani, Aliran Air ke Dua Desa Terhambat
JOMBANG, RI – Proyek pembangunan tembok irigasi di wilayah Daerah Irigasi Tawangsari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, dikeluhkan petani.
Proyek milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas itu disebut dikerjakan tanpa koordinasi dengan Dinas Pengairan maupun lembaga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sehingga aliran air ke lahan petani di dua desa yaitu desa Mojowangi dan desa Mojojejer terhambat.
Keluhan tersebut disampaikan PJ pada Selasa (17/11/2026) salah satu pengurus HIPPA sekaligus petani yang tidak mau disebutkan namanya selain itu bertugas mengawal pembagian air irigasi, termasuk untuk wilayah Desa Mojowangi. Menurutnya, proyek itu sangat merugikan petani.
“Proyek ini dikerjakan tanpa koordinasi dengan Dinas Pengairan dan HIPPA. Dampaknya sangat dirasakan petani,” ujarnya.
PJ menjelaskan, dampak paling nyata terjadi pada jadwal giliran air di Dusun Mojodukuh, Desa Mojowangi. Dalam kondisi normal, waktu giliran air di dusun tersebut berlangsung 24 jam atau satu hari penuh.
Sejak proyek berjalan, aliran air terhambat lebih dari sembilan jam dalam satu malam. Air irigasi yang seharusnya tiba di Dusun Mojodukuh pada pukul 06.00 WIB baru datang sekitar pukul 16.30 WIB.
Keterlambatan itu dinilai berisiko memicu persoalan di lapangan. Pengaturan air irigasi, kata PJ sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan banyak petani, sehingga keterlambatan berpotensi menimbulkan gesekan antarpetani dan pengawal air.
PJ mengaku telah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas PUPR. Informasi disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas, Bustomi. Namun, tanggapan yang diterima hanya berupa permintaan maaf.
Pesan serupa juga dikirim kepada Kepala Bidang, Sulton. Jawaban yang diterima, menurut PJ, pihaknya juga masih menunggu undangan.
Dari tanggapan tersebut, PJ menilai selama ini dinas PUPR di wilayah tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi setiap kali ada proyek BBWS. “Berarti selama ini kalau ada proyek BBWS, Dinas PUPR wilayah tidak pernah diajak koordinasi,” tuturnya.
Sebagai wakil petani pengawal air irigasi, PJ meminta semua pihak yang terlibat bekerja sama agar pelaksanaan proyek tidak mengganggu distribusi air ke lahan pertanian.
Ia juga menyatakan petani siap mengambil langkah jika persoalan tidak kunjung teratasi. “Bilamana tetap mengganggu, saya bersama teman-teman petani akan turun ke lokasi,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BBWS Brantas maupun pelaksana proyek terkait keluhan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. (Pkde Jek)
- Penulis: Radar Indonesia




Saat ini belum ada komentar