Sosialisasi dan Serap Aspirasi dalam Kunker Menkeu di Kab. Sumenep

Sumenep,RI – Dalam kesempatan ini Kabupaten Sumenep Madura dihadiri dua Menteri sekaligus dalam rangka kunjungan kerja pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenpolhukam serta DPR RI.

Misi agenda kegiatan ke pulau Madura khususnya ke Kabupaten Sumenep ini Kementerian RI memberikan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pada Usaha Mikro Kecil tentang komitmen dukungan pemerintah yang bersinergi bersama pihak perbankan dan Badan layanan umum Non perbankan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,penyediaan sarana umum dan UMKM.

Acara ini di selenggarakan pada hari kamis,02 februari 2023 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Sumenep.

Dalam beberapa rangkaian acara ini para tamu undangan dihadiri oleh:

-Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulayani Indrawati.

-Menkopolhukam RI  Mahfud.MD.

-Ketua Badan Anggaran DPR RI MH.Said Abdullah.

-Anggota I BPK RI Nyoman Adi Suryatnyana.

-Pangdam V/Brawijaya Mayjen Farid Makruf.

-Bupati Sumenep Ach.Fauzi bersama Wakil Bupati.

-Dihadiri pula empat Bupati Kepala Daerah se Madura.

-Seluruh jajaran Forkopimda dan Kades se Kabupaten Sumenep termasuk para tokoh masyarakat,Ormas dan para pelaku pengusaha UMKM.

Bupati Sumenep Ach.Fauzi mengawali dan membuka acara ini yang bertajuk “APBN Hadir di seluruh pelosok Nusantara” dimana dalam penyampaiannya Bupati Fauzi hanya menyampaikan dua poin,yang pertama “Laporan data tahun 2022 jumlah pemilik NIB (Nomor Izin Berusaha) di Kabupaten Sumenep saat ini berjumlah 6.575 di sektor UMKM (sebesar 95%) dan sisanya yang 5% dimiliki oleh pengusaha di sektor Umum” jelas Bupati Fauzi.

“Selanjutnya kami juga akan menyampaikan satu Aspirasi yang mana ini mewakili dari masyarakat Madura yaitu berharap adanya Reaktifasi jalur kereta api di Madura sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah pusat.

Karena mengingat khususnya Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan komoditi yang nantinya akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat di Madura” imbuh Fauzi menutup sambutan singkatnya.

Penyampaian berikutnya merupakan pokok pembahasan acara  siang itu yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bahasan yang berkenaan dengan tema APBN Hadir di seluruh Nusantara menjelaskan apa wujud APBN yang hadir di Madura khususnya Sumenep.

Diketahui bahwa Madura mendapatkan dana APBN sebesar 6,8.T dari dana transfer keuangan dan Dana Desa yang dikondisikan untuk empat kabupaten di wilayah Madura Jawa Timur.

Peruntukannya di alokasikan pada masalah Kemiskinan,Kesehatan,Pendidikan,ilmu pengetahuan dan bidang Ketahanan Keamanan.

“Besaran belanja yang di biayai dari sumber APBN 2022 pada bidang yang di prioritaskan diantaranya adalah Bidang pendidikan dengan angka pencapaian sebesar 612.triliun merupakan pembelanjaan tertinggi sepanjang sejarah.

Hal ini demi mewujudkan peningkatan kwlitas sumber daya manusia.

Yang kedua pembelanjaan negara pada bidang Kesehatan sebesar 470 Triliun untuk peningkatan kwalitas kesehatan setelah dua tahun kemaren habis dihantam pandemi Covid 19 dan juga termasuk seluruh fasilitas kesehatan” papar Sri Mulyani di hadapan hadirin.

“Kemudian dari Dana Desa yang dipakai untuk memberikan Bansos kepada kelompok masyarakat miskin yang mencapai 41% di Sumenep.

Sedangkan Realisasi BLT se Madura mencapai Rp.438 Miliar (101,92) untuk 121.900 orang penerima manfaat.

Pada pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Subsidi bunga KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMI) di Sumenep” imbuhnya.

“APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ini juga hadir berupa bantuan subsidi di bidang kebutuhan pokok seperti halnya,Subsidi BBM sebesar 30%,Gas Elpiji,biaya Listrik,biaya Transportasi sampai subsidi pangan”.

Pada umumnya masyarakat memahami dana APBN ini sebatas pada pembangunan gedung dan infrastruktur saja,tetapi pada kenyataannya dana APBN ini tanpa sadar telah dinikmati oleh masyarakat.

Dan pemerintah juga sebaliknya berharap agar masyarakat yang mampu untuk membayar pajak karena itu merupakan hasil gotong royong masyarakat yang masuk kepada pendapatan negara.

Bagi yang golongan masyarakat tidak mampu tidak perlu,malah akan mendapat bantuan dari pemerintah” Menkeu Sri Mulyani mengakhiri penyampaiannya. Pada kesempatan ini Kemenkeu RI juga menyerahkan pembiayaan UMi dan KUR kepada pelaku UMKM serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumenep. (M.one/yds)