Sumenep – RI, Bantuan Transportasi Bus DAMRI Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dikirim ke pulau kangean 27/03/2024 bukan menjadi suatu hal yang mengembirakan malah masyarakat Kangean menganggap pemberian tersebut seperti diberi bangkai karena dinilai kebijakan Pemkab yang Prematur dan terkesan bodoh.
Transportasi Bus utk pulau Kangean bukan menjadi kebutuhan yang prioritas, salah satu masyarakat Kangean menyampaikan di group wa, bahwa kebutuhan bukanlah Bus Damri yang Besar dan belum layak dipakai di jalan yang ada di Pulau Kangean, justru pembangunan infrastruktur jalan yg masih belum layak untuk dilewati.
Banyak masyarakat Kangean yang mempertanyakan dikemanakan dana bagi hasil PBB dan bagi hasil migas selama ini, seharusnya dana tersebut menjadi prioritas utk pembangunan Infrastruktur didahulukan seperti pelebaran dan kelayakan jalan di pulau Kangean bukan memberikan bantuan Bus Damri yang berkapasitas 50 penumpang lebih, tanpa ada jalan yang layak buat Bus tersebut.
Bagi masyarakat Kangean merasa mereka tidak minta banyak, dan tidak minta Bus DAMRI, yang kami minta seluruh jalan di pulau kangean yang masih sempit dan banyak yang rusak agar dibangun dan diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di kesehariannya.
Aktivis pemantau kebijakan Moh Rasyid menambahkan pernyataan masyarakat Kangean yang dihubungi via WA mengatakan,” Dampak yang paling kelihatan dalam keterbatasan anggaran utk Infrastruktur jalan di kepulauan setelah penambahan Dana POKIR ke DPRD Sumenep dari yang semula 50 milyar disaat pemerintahan Bupati Busyro Karim kemudian dinaikkan menjadi 100 milyar di disaat pemerintahan Bupati Ahmad Fauzi 2021″.
” Dan selama pemerintahan Bupati Ahmad Fauzi untuk pembangunan Infrastruktur jalan khususnya di kepulauan belum menciptakan perubahan yang signifikan ini dampak dari kurangnya anggaran akibat terserap ke pokir untk kepentingan DPRD”, lanjut Moh. Rasyid.
Moh. Rasyid melanjutkan “Kalau kita amati di Pemerintahan sekarang yang diburu hanya piagam, berbagai piagam yang diraih sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan, penataan bangunan di bahu jalan dan ekonomi lokal harusnya lebih diutamakan, sehingga masyarakat Kangean bisa hidup dengan ekonomi yang layak di daerahnya sendiri, karena kita tahu sebagian besar masyarakat pulau Kangean mencari penghasilan di luar daerah mereka bahkan di luar negeri”.
“Kita tidak perlu jauh coba lihat perubahan Kabupaten Sampang yang melakukan perubahan sangat drastis dalam waktu tiga tahun terakhir, coba lihat di Kabupaten Sumenep apa perubahannya, Sumenep lebih kaya dan PAD jauh lebih besar dari Sampang” Ujarnya mengakhiri penjelasannya.
Menurut pemerhati yang tidak mau disebut identitasnya memberi tanggapan terkait adanya armada DAMRI yang diberikan oleh Pemkab Sumenep tentunya kurang tepat karena bila armada DAMRI dioperasikan di ke pulauan tentunya tidak pas, seharusnya faslitas jalannya dulu di perbaiki baru armada DAMRI diluncurkan karena kalau kita lihat kondisi jalan yang ada di Kangean tidak memenuhi syarat kenapa saya katakan seperti bila armada DAMRI tersebut di operasikan tentunya menganggu transfortasi yang sudah ada seperti PexUp yang sudah beroprasi tranyek jalur Arjasa Kayuaro ,Arjasa Pajenangger, apalagi jalan di Kangean tidak bisa salipan karena jalannya tidak memenuhi syarat sehingga adanya kehadiran armada DAMRI tidak ada gunanya,”tegasnya. Pulau Kangean Menganggapnya Seperti Memberikan Bangkai”
Sumenep, ringsatu.net – Bantuan Transportasi Bus DAMRI Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dikirim ke pulau kangean 27/03/2024 bukan menjadi suatu hal yang mengembirakan malah masyarakat Kangean menganggap pemberian tersebut seperti diberi bangkai karena dinilai kebijakan Pemkab yang Prematur dan terkesan bodoh.
Transportasi Bus utk pulau Kangean bukan menjadi kebutuhan yang prioritas, salah satu masyarakat Kangean menyampaikan di group wa, bahwa kebutuhan bukanlah Bus Damri yang Besar dan belum layak dipakai di jalan yang ada di Pulau Kangean, justru pembangunan infrastruktur jalan yg masih belum layak untuk dilewati.
Banyak masyarakat Kangean yang mempertanyakan dikemanakan dana bagi hasil PBB dan bagi hasil migas selama ini, seharusnya dana tersebut menjadi prioritas utk pembangunan Infrastruktur didahulukan seperti pelebaran dan kelayakan jalan di pulau Kangean bukan memberikan bantuan Bus Damri yang berkapasitas 50 penumpang lebih, tanpa ada jalan yang layak buat Bus tersebut.
Bagi masyarakat Kangean merasa mereka tidak minta banyak, dan tidak minta Bus DAMRI, yang kami minta seluruh jalan di pulau kangean yang masih sempit dan banyak yang rusak agar dibangun dan diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di kesehariannya.
Aktivis pemantau kebijakan Moh Rasyid menambahkan pernyataan masyarakat Kangean yang dihubungi via WA mengatakan,” Dampak yang paling kelihatan dalam keterbatasan anggaran utk Infrastruktur jalan di kepulauan setelah penambahan Dana POKIR ke DPRD Sumenep dari yang semula 50 milyar disaat pemerintahan Bupati Busyro Karim kemudian dinaikkan menjadi 100 milyar di disaat pemerintahan Bupati Ahmad Fauzi 2021″.
” Dan selama pemerintahan Bupati Ahmad Fauzi untuk pembangunan Infrastruktur jalan khususnya di kepulauan belum menciptakan perubahan yang signifikan ini dampak dari kurangnya anggaran akibat terserap ke pokir untk kepentingan DPRD”, lanjut Moh. Rasyid.
Moh. Rasyid melanjutkan “Kalau kita amati di Pemerintahan sekarang yang diburu hanya piagam, berbagai piagam yang diraih sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan, penataan bangunan di bahu jalan dan ekonomi lokal harusnya lebih diutamakan, sehingga masyarakat Kangean bisa hidup dengan ekonomi yang layak di daerahnya sendiri, karena kita tahu sebagian besar masyarakat pulau Kangean mencari penghasilan di luar daerah mereka bahkan di luar negeri”.
“Kita tidak perlu jauh coba lihat perubahan Kabupaten Sampang yang melakukan perubahan sangat drastis dalam waktu tiga tahun terakhir, coba lihat di Kabupaten Sumenep apa perubahannya, Sumenep lebih kaya dan PAD jauh lebih besar dari Sampang” Ujarnya mengakhiri penjelasannya.
Menurut pemerhati yang tidak mau disebut identitasnya memberi tanggapan terkait adanya armada Bus DAMRI dari hasil usulan Pemkab Sumenep untuk Kangean, tentunya kurang tepat karena bila armada Bus DAMRI dioperasikan di ke Pulau Kangean tentunya tidak layak dan tidak pas, seharusnya infrastruktur dan pelebaran jalannya dulu di perbaiki baru armada Bus DAMRI didatangkan karena kalau kita lihat kondisi jalan yang ada di Kangean tidak memenuhi syarat kenapa saya katakan seperti itu bila armada Bus DAMRI tersebut di operasikan tentunya menganggu transfortasi yang sudah ada seperti Pickup yang sudah beroprasi dan punyak trayek jalur Arjasa Kayuaro ,Arjasa Pajenangger, apalagi jalan di Kangean tidak bisa salipan karena jalannya tidak memenuhi syarat sehingga adanya kehadiran armada Bus DAMRI tersebut tidak ada gunanya cuma buang-buang dana saja,”tegasnya.
(M/Red)
Tidak ada komentar