Anggaran Karnaval Pemkab Probolinggo Tembus Rp485,5 Juta, LSM AMPP Siapkan Pengaduan ke Kortastipidkor Polri
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 17
- print Cetak

PROBOLINGGO,RI- Pengadaan barang dan jasa untuk rangkaian Karnaval, Pawai Budaya, hingga Probolinggo SAE Carnival (PSC) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP).
Berdasarkan rekapitulasi data pengadaan yang dihimpun redaksi, terdapat sembilan paket kegiatan dengan total nilai mencapai Rp485.538.990. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah, sekretariat, badan, hingga kecamatan.
Dari penelusuran data, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki dua paket PSC senilai Rp137.584.500. Sementara konsolidasi Pawai Budaya HUT ke-81 RI untuk kontingen Joko Seger Roro Anteng mencapai Rp65.528.850.
Paket konsolidasi lintas delapan kecamatan tercatat senilai Rp84.195.000. Adapun konsolidasi penyelenggaraan PSC yang melibatkan sejumlah sekretariat dan perangkat daerah mencapai Rp138.639.000.
Selain itu, terdapat pengadaan Karnaval Budaya Sekretariat DPRD sebesar Rp29.914.500, Karnaval PHBN Kecamatan Dringu Rp9.700.000, jasa pawai budaya Prokopim Rp9.994.640, serta dukungan pemasaran ekonomi kreatif Disporapar Rp9.982.500.
Pola pengadaan tersebut turut memperlihatkan penggunaan penyedia yang berulang. CV Jets Organizer tercatat mengerjakan beberapa paket, termasuk konsolidasi PSC dan pawai budaya tingkat kecamatan. CV EHA Production juga tercatat dalam dua paket kegiatan.
Kondisi ini belum membuktikan adanya pelanggaran. Namun, aspek perencanaan, mekanisme pemilihan penyedia, kewajaran harga, serta efektivitas konsolidasi dinilai layak mendapat penjelasan terbuka.
Ketua LSM AMPP H. Lutfi Hamid mempertanyakan proporsionalitas anggaran kegiatan seremonial tersebut di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami melihat ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri, terutama pola pengadaan yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan kecamatan serta penggunaan penyedia yang berulang. Publik berhak mengetahui apakah seluruh proses sudah mempertimbangkan efisiensi dan kewajaran belanja,” ujar Lutfi.
Ia juga meminta agar kemungkinan pemecahan paket pengadaan diuji berdasarkan dokumen perencanaan, bukan sekadar asumsi dari besaran nilai paket.
LSM AMPP menyatakan sedang menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada Kepala Kortastipidkor Mabes Polri.
“Kami akan membawa rekapitulasi dan dokumen pendukung kepada Kortastipidkor agar dilakukan telaah sesuai kewenangan. Kami ingin ada pemeriksaan objektif terhadap perencanaan, proses pengadaan, kewajaran harga, dan pertanggungjawaban pekerjaan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait dasar perencanaan dan pertimbangan pengadaan tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Pemkab Probolinggo, perangkat daerah terkait, serta seluruh penyedia yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
- Penulis: Redaksi Pagi




Saat ini belum ada komentar