Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kabag Hukum Setda Tegaskan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin Segera Direalisasikan

  • account_circle Redaksi Pagi
  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • visibility 125
  • print Cetak

PROBOLINGGO,RI- Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Probolinggo bersama Posbakumadin Kota Probolinggo. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (6/7/2026), membahas aspirasi terkait percepatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum, termasuk penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

RDP tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Probolinggo Aditya Ramadhan Lawado, S.H., jajaran perangkat daerah, para camat se-Kota Probolinggo, serta pengurus Posbakumadin Kota Probolinggo yang dipimpin Ketua Posbakumadin, Erlin. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus mencari solusi agar layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat segera direalisasikan.

Dalam pemaparannya, Kabag Hukum Setda Kota Probolinggo, Aditya Ramadhan Lawado, S.H., menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen penuh untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sedang menghadapi persoalan hukum.

Ia menjelaskan, sebagaimana telah disampaikan Ketua Posbakumadin sebelumnya, pada 3 Juni 2026 Wali Kota Probolinggo telah menerima audiensi dari Posbakumadin Kota Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan dan menegaskan bahwa negara melalui pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Menurut Aditya, implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2024 saat ini masih menunggu rampungnya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penyusunan Perwali tersebut masih dalam proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Jawa Timur.

“Kami sudah menyampaikan rancangan Perwali secara nonformal kepada para perancang peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum agar memberikan masukan terhadap substansi yang sedang disusun,” ujarnya.

Dalam penyusunan Perwali tersebut, pemerintah daerah juga melibatkan sejumlah perangkat daerah serta melakukan konsultasi dengan Kejaksaan. Dari hasil pembahasan sementara, terdapat dua perkara pidana yang belum dimasukkan dalam cakupan bantuan hukum, yakni perkara narkotika dan bunuh diri.

Aditya menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung pemberantasan narkoba serta menyikapi meningkatnya kasus bunuh diri yang terjadi di masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut belum bersifat final.

“Ini bukan harga mati. Masukan dari Posbakumadin akan tetap kami bawa pada proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Nantinya akan diputuskan apakah dua perkara tersebut dapat dimasukkan atau tetap menjadi kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Selain membahas substansi Perwali, Aditya juga menyoroti keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan. Ia mengatakan, seluruh pemerintah daerah di Indonesia mendapat target dari Menteri Hukum Republik Indonesia untuk membentuk Posbakum di seluruh desa dan kelurahan.

Di Kota Probolinggo, pembentukan Posbakum di setiap kelurahan telah terlaksana. Namun, menurutnya, pemahaman aparatur kelurahan maupun masyarakat mengenai tugas dan fungsi Posbakum masih sangat terbatas.

“Kami mengakui sumber daya manusia di Bagian Hukum masih terbatas. Karena itu kami berharap dapat berkolaborasi dengan Posbakumadin dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun aparatur kelurahan agar keberadaan Posbakum benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aditya menerangkan bahwa setelah Perwali selesai diharmonisasi, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Posbakumadin sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Selanjutnya akan disusun perjanjian kerja sama teknis sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Ia menegaskan bahwa pelaksana bantuan hukum nantinya adalah Posbakumadin, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai pihak yang menjalin kerja sama dan memfasilitasi pelaksanaan program tersebut.

“Kami mohon waktu untuk menyelesaikan proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Setelah itu kami akan segera melaksanakan MoU dan kerja sama teknis agar pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Probolinggo dapat segera berjalan,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Aditya berharap dukungan dari Komisi I DPRD Kota Probolinggo maupun seluruh pihak agar proses harmonisasi Perwali dapat dipercepat. Ia menjelaskan bahwa penjadwalan harmonisasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang saat ini menangani harmonisasi peraturan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Kami terus berupaya agar proses harmonisasi dapat segera dilaksanakan. Harapan kami, kebijakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai amanat Perda Nomor 8 Tahun 2024 dapat segera diterapkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo,” pungkas Aditya Ramadhan Lawado, S.H.(suh)

  • Penulis: Redaksi Pagi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Mojokerto Terima 51 Sertifikat Aset Tanah, Wali Kota Dorong Percepatan K1 dan K2

    Pemkot Mojokerto Terima 51 Sertifikat Aset Tanah, Wali Kota Dorong Percepatan K1 dan K2

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Pemkot Mojokerto Terima 51 Sertifikat Aset Tanah, Wali Kota Dorong Percepatan K1 dan K2 Kota Mojokerto, RI – Pemerintah Kota Mojokerto menerima penyerahan sertifikat hak pakai atas aset tanah milik Pemkot Tahun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto. Penyerahan dilakukan di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Senin (2/3/2026), dan dihadiri Kepala BPN Kota […]

  • Upacara Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan Di Kabupaten Jombang

    Upacara Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan Di Kabupaten Jombang

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2020
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 374
    • 0Komentar

    JOMBANG – RI, “Pahlawanku Sepanjang Masa” menjadi tema peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 Nopember 2020. Bupati Jombang Hj. MUNDJIDAH WAHAB bersama Forkopimda Kabupaten Jombang pagi ini (10/11/2020) mengikuti Agenda Upacara Ziarah Nasional yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Jombang YULIUS SIGIT KRISTANTO sebagai Inspektur Upacara. Kapten Inf. TATOK BUDIONO (Danramil 12/Kesamben) sebagai Komandan Upacara. […]

  • DLH Kota Cimahi Berikan Sangsi Bagi Yang Buang Sampah Sembarangan

    DLH Kota Cimahi Berikan Sangsi Bagi Yang Buang Sampah Sembarangan

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Cimahi.RI,- Sebanyak 200 warga kota Cimahi terciduk buang sampah sembarangan. Mereka ditangkap 75 personel dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi yang melakukan patroli di jalan-jalan protokol di Kota Cimahi untuk menyasar masyarakat yang membuang sampah sembarangan.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan secara tegas, Itu dilakukan secara tegas, karena Cimahi masih dalam […]

  • Kapolres Pasuruan Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian PNPP Polres Pasuruan

    Kapolres Pasuruan Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian PNPP Polres Pasuruan

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 345
    • 0Komentar

    PASURUAN, RI – Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. mempimpin apel pagi yang dirangkai dengan Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian TMT 01-10-2023 anggota Polri Polres Pasuruan, Selasa (03/10/2023), di lapangan apel Sarja Arya Racana Polres Pasuruan. Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Polres Pasuruan, Perwira Polres Pasuruan, seluruh personil Polri dan ASN Polres […]

  • Belum Jelas, Kapan PIPA PDAM Tirta.Raya.Dikomplek Hosana Gracia Yang Terangkat Keatas Dibenahi.

    Belum Jelas, Kapan PIPA PDAM Tirta.Raya.Dikomplek Hosana Gracia Yang Terangkat Keatas Dibenahi.

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Pom py
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Hingga sampai saat ini sudah belasan tahun lamanya PIPA PDAM.Kubu yang terangkat keatas tidak diperbaiki SUNGAI RAYA DALAM,RI- Hingga kini diketahui tentang keberadaan produksi penyuplaian air bagi konsumen yang mengalir kerumah – rumah warga di Komplek Hosana Gracia Desa.Sungai raya dalam terkadang Normal dan terkadang juga terkendala dalam satu Minggu tiga hari pengaliran. Yang menjadi […]

  • Jumat Bugar, Bupati Ikfina Senam Bareng Pegawai Dinkes Kabupaten Mojokerto

    Jumat Bugar, Bupati Ikfina Senam Bareng Pegawai Dinkes Kabupaten Mojokerto

    • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 447
    • 0Komentar

    MOJOKERTO, RI – Guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati ingin memulai meningkatkan derajat kesehatan dari internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto terlebih dulu. Hal ini disampaikan Bupati Ikfina usai melangsungkan senam bersama pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/6) pagi. Selain melangsungkan program Jumat Ceria bersama para pelajar di Kabupaten Mojokerto, kini melalui Dinas […]

expand_less