Breaking News
light_mode
Trending Tags

Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib Dorong Inovasi PAD Dan Bahas Polemik Indomaret Cokro

  • account_circle Redaksi Pagi
  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • visibility 123
  • print Cetak

PROBOLINGGO,RI- Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKB, Abdul Mujib, S.Pd.I, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penyerapan anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga persoalan perizinan usaha swalayan di kawasan Jalan Cokroaminoto dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penyampaian Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (06/07/2026).

Dalam penyampaiannya, Abdul Mujib menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahapan penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD setelah sebelumnya melakukan serangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian utama Badan Anggaran adalah tingkat penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran tidak kembali terjadi pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

“Yang menjadi sorotan Badan Anggaran adalah bagaimana penyerapan anggaran tahun lalu. Jika masih ada yang kurang maksimal, tentu harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali di tahun berjalan maupun pada tahun-tahun mendatang,” ujar Abdul Mujib.

Selain itu, ia juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan secara bijaksana dan tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Menurut Abdul Mujib, peningkatan PAD memang menjadi kebutuhan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Namun, pemerintah daerah juga harus mampu menghadirkan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa terlalu bergantung pada sektor pajak yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami berharap peningkatan PAD tidak terlalu membebani masyarakat. Karena itu, menjadi tugas bersama untuk lebih inovatif dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang ada. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemandirian fiskal daerah sehingga Kota Probolinggo tidak terlalu bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Abdul Mujib juga menyinggung polemik perizinan swalayan yang berada di kawasan Jalan Cokroaminoto atau yang dikenal masyarakat sebagai Indomaret Cokro. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antara Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Probolinggo terkait persoalan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa adanya dualisme pandangan tersebut perlu segera diselesaikan melalui forum bersama agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam memahami regulasi maupun jenis perizinan usaha yang dimiliki.

“Memang ada perbedaan pendapat antara Komisi I dan Komisi III. Karena itu, kami mendorong agar dilakukan hearing kembali, bahkan jika perlu hearing gabungan antara kedua komisi supaya ada solusi yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi,” jelasnya.

Abdul Mujib mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, usaha yang saat ini telah beroperasi tersebut disebut-sebut memiliki izin sebagai supermarket, bukan minimarket. Namun demikian, informasi tersebut masih perlu dikaji dan dicocokkan dengan dokumen perizinan yang berlaku.

“Sepintas informasi yang saya dengar, izinnya bukan minimarket melainkan supermarket. Benar atau tidak, tentu perlu dikaji bersama. Karena itu Komisi I dan Komisi III harus duduk bersama untuk memastikan kesesuaian antara izin usaha, jenis usaha yang dijalankan, serta regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa regulasi yang digunakan sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang perlu dipastikan adalah kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan bentuk dan jenis usaha yang saat ini beroperasi sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kota Probolinggo berharap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(suh)

  • Penulis: Redaksi Pagi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Tasikmalaya Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H

    Pemkot Tasikmalaya Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 316
    • 0Komentar

    KOTA TASIKMALAYA , RI – Bertempat di Mesjid Agung Kota Tasikmalaya Pemerintahan Kota Tasikmalaya mengadakan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H tingkat kota Tasikmalaya tahun 2025, Rabu (15/1/25). PJ. Wali Kota Tasikmalaya, Drs. Asep Sukmana M.Si menghadiri sekaligus membuka acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H. Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan […]

  • Desa Begaganlimo Gondang Mojokerto Adakan Ujian Perangkat Desa

    Desa Begaganlimo Gondang Mojokerto Adakan Ujian Perangkat Desa

    • calendar_month Senin, 18 Jan 2021
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 416
    • 0Komentar

    MOJOKERTO – RI, Kamis 14 Januari 2020, Desa Begaganlimo Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto usai sudah adakan Ujian Perangkat Desa, beberapa Perangkat Desa tersebut telah selesai masa tugasnya (Pensiun) bahkan ada juga yang meninggal, dimana beberapa Perangkat yang ada di Desa Begaganlimo kosong antara lain Kasi Kesejahteraan, Kasi Umum dan Perencanaan serta Kepala Dusun Troliman. “Suroso” […]

  • PEMDES Daandung Tidak Tepat Waktu (Lalai) Dalam Melaksanakan Proyek Pembangunan Ruamah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020

    PEMDES Daandung Tidak Tepat Waktu (Lalai) Dalam Melaksanakan Proyek Pembangunan Ruamah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2021
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 305
    • 0Komentar

    SUMENEP – RI, Terkait proyek pembangunan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020 yang semestinya selesai pada waktunya, namun yang terjadi sampai tutup tahun 2020 belum rampung juga. Hanya sebagian yang dikerjakan sampai tutup tahun oleh Pemerintah Desa Daandung Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Rabu (17/02/2021). Dalam rangka ikut serta […]

  • Kejaksaan Negeri Samosir Tetapkan Tersangka Kadis Sosial dan PMD Samosir Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Banjir Bandang di Kenegerian Sihotang Tahun 2024

    Kejaksaan Negeri Samosir Tetapkan Tersangka Kadis Sosial dan PMD Samosir Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Banjir Bandang di Kenegerian Sihotang Tahun 2024

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 180
    • 0Komentar

    SAMOSIR,RI –Kejaksaan Negeri Samosir melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah menetapkan Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Satria Irawan, S.H.,M.H., didampingi Kasi Pidsus Kejari Samosir, Asor Olodaiv Siagian, S.H.,M.H dan Kasi Intel Kejari […]

  • Dinas PUPR Magetan Tingkatkan Infratruktur Melanjutkan Program Yang Berkesinambungan

    Dinas PUPR Magetan Tingkatkan Infratruktur Melanjutkan Program Yang Berkesinambungan

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2020
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 378
    • 0Komentar

    MAGETAN – RI, Melanjutkan program oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan yakni Hergunadi ke penggantinya MUHTAR WAHID, program pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Magetan terus ditingkatkan dan dilanjutkan salah satunya pelebaran jalan di Jalan Desa Ngunut-Lembeyan dan juga Hotmix yang sebelumnya sudah dilakukan Hotmix di Jalan Ngariboyo-Parang. Jelang akhir tahun ini Program Hotmix dilanjutkan di […]

  • Pemkab Samosir Dukung OMC Tahap II,  Mitigasi Kekeringan di Kawasan Danau Toba

    Pemkab Samosir Dukung OMC Tahap II, Mitigasi Kekeringan di Kawasan Danau Toba

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SILANGIT,RI- Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Tahap II di Wilayah Sungai Toba Asahan dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba resmi dimulai sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan sekaligus mengoptimalkan potensi hujan guna menjaga ketersediaan air dan elevasi Danau Toba. Pembukaan OMC Tahap II dilaksanakan di Terminal II BMKG Silangit, Senin (21/9/2026), dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, […]

expand_less