PROBOLINGGO,RI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo bersama Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen disabilitas menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2024 di ruang Pustakaloka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo, Senin (11/11/2024).
Kegiatan yang mengusung tema “Disabilitas Wujudkan Pilkada Ramah Menentukan Pemimpin yang Amanah” ini diikuti oleh 50 peserta dari tiga organisasi disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Yakni, Pertuni, PDKP dan Gerkatin.
Sosialisasi pendidikan pemilih ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada serentak tahun 2024 serta memberikan informasi dan edukasi terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Ketua Panitia Pelaksana Arizky Perdana Kusuma menyampaikan sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah meningkatnya angka golongan putih (golput) di kalangan penyandang disabilitas.
“KPU meminta kami untuk menyelenggarakan sosialisasi ini karena sangat penting untuk memberikan informasi, edukasi dan pengalaman bagi teman-teman disabilitas menjelang Pilkada. Kami khawatir jika tidak ada sosialisasi, angka golput akan meningkat. Kami berharap teman-teman disabilitas dapat aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024,” ujarnya.
Rizky juga menyoroti beberapa kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses Pilkada serentak tahun 2024, termasuk penyediaan alat bantu seperti template braille untuk pemilih tunanetra.
“Kami juga mendorong agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah disabilitas dengan memastikan TPS mudah diakses, tanpa anak tangga, ruang yang cukup luas dan adanya petugas pendamping yang ramah,” tambahnya.
Lebih lanjut Rizky mengapresiasi langkah KPU yang telah aktif menjalin komunikasi dengan organisasi disabilitas untuk memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di lapangan. “Kami berharap Pilkada 2024 bisa menjadi Pilkada inklusi yang benar-benar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas,” tegasnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Ali Wafa mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan pemilih difabel mendapatkan layanan yang optimal.
“Penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU berkewajiban untuk memberikan layanan khusus bagi mereka, mulai dari penyediaan alat bantu untuk tuna netra hingga tempat khusus di TPS untuk memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilih,” katanya.
Ali Wafa juga menjelaskan bahwa seluruh petugas di TPS telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) terkait pelayanan kepada pemilih difabel. “Kami telah memberikan pelatihan kepada petugas TPS agar mereka dapat memberikan layanan yang terbaik kepada penyandang disabilitas. Jika ada pemilih difabel, mereka akan mendapat layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya,” terangnya.
Menurut Ali Wafa, sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas. KPU melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi disabilitas dan dukungan dari pemerintah daerah, berkomitmen untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses demokrasi ini.
“Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, penyandang disabilitas dapat lebih memahami tahapan Pilkada serentak tahun 2024, hak mereka sebagai pemilih serta fasilitas yang disediakan untuk mereka di TPS,” pungkasnya. (suh)
Tidak ada komentar