Rapat Paripurna DPRD Bersama Pemkot Probolinggo Bahas APBD 2027

PROBOLINGGO,RI-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2027, Senin (5/10/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Abdul Mujib dan Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan gambaran mengenai rencana anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Ia menyebut, total rencana anggaran Kota Probolinggo tahun 2027 mencapai sekitar Rp1,022 triliun.

“Rencana anggaran kita tahun 2027 itu sebesar Rp1,022 triliun. Ini sudah fix, tinggal nanti pembahasan yang akan dimulai tanggal 13,” ujar dr. Aminuddin.

Menurutnya, terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan sekitar Rp13 miliar. Namun, pemerintah daerah memastikan kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena masih terdapat sejumlah potensi yang dapat diperkuat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Memang ada penurunan TKD sebesar Rp13 miliar, tapi kita tidak usah khawatir karena ada potensi sekitar Rp41 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan APBD 2027. Pemerintah daerah akan mendorong penguatan pada masing-masing OPD agar target pendapatan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan adalah sektor parkir. Pemerintah Kota Probolinggo mulai mendorong penerapan transaksi non tunai, khususnya untuk parkir insidentil.

“Parkir, kita mulai 2027 itu khususnya parkir yang insidentil sudah non tunai. Kemarin pada Hari Perhubungan sudah kita deklarasikan. Ini potensinya bisa naik Rp2 sampai Rp3 miliar,” ungkapnya.

Selain sektor parkir, dr. Aminuddin juga menyoroti potensi pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan seiring dengan penyelesaian sejumlah persoalan batas wilayah Kota Probolinggo.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang tengah diselesaikan berkaitan dengan batas wilayah di bagian utara Kota Probolinggo. Pemerintah daerah akan melakukan penguatan dan penyelesaian terhadap persoalan koordinat serta batas wilayah yang selama ini masih menjadi perhatian.

“Potensi ini hampir 60 hektare. Ini sangat potensial, terutama di daerah yang batas-batas wilayahnya masih perlu diselesaikan,” katanya.

Menurut dr. Aminuddin, apabila potensi tersebut dapat dioptimalkan, tambahan pendapatan yang diperoleh daerah diperkirakan cukup signifikan.

“Saya yakin di atas Rp40 miliar. Dengan potensi itu saja nanti sudah tercapai PAD, belum yang lain-lain,” tegasnya.

Selain membahas sektor pendapatan, Wali Kota juga menyinggung perhatian Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keberadaan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Ia memastikan terdapat rencana peningkatan dukungan anggaran bagi TPQ dan Madin pada tahun 2027. Jika sebelumnya berada di angka sekitar Rp250 juta, pemerintah daerah merencanakan peningkatan menjadi Rp400 juta.

“Untuk TPQ sama Madin, rencana 2027 ini kita naikkan menjadi Rp400 juta. Kemarin kan Rp250 juta. Kemudian 2028 kita naikkan lagi menjadi Rp500 juta,” ungkapnya.

Dr. Aminuddin menegaskan, peningkatan dukungan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diupayakan terus meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Insyaallah kita naikkan terus, tapi memang bertahap,” pungkasnya.

Sementara itu, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD Kota Probolinggo TA 2027. Berbagai pandangan, masukan dan catatan dari masing-masing fraksi selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Kota Probolinggo sebelum APBD 2027 ditetapkan.

Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Probolinggo.(suh)