RDP Komisi III Bahas Urgensi Gudang Penyimpanan Logistik Kebencanaan

PROBOLINGGO,RI- Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyoroti serius kondisi penyimpanan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi III pada Senin (24/11/2025), Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto, secara tegas mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) untuk segera menganggarkan pembangunan gudang khusus penyimpanan logistik kebencanaan.

Desakan ini muncul setelah Robit melihat langsung kondisi barang-barang logistik BPBD yang dinilainya tidak layak dan sangat jauh dari standar penyimpanan yang seharusnya. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah bantuan, termasuk bantuan makanan, dibiarkan terpapar hujan, tidak tertata, serta tidak mendapat perawatan memadai.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas bantuan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

“Banyak barang bantuan, termasuk makanan, dibiarkan terpapar hujan dan tidak terawat. Ini sangat berisiko ketika harus diberikan kepada warga terdampak bencana,” tegas Robit.

Ia menilai pencampuran berbagai jenis barang dalam satu ruangan sempit tanpa sistem penataan membuat bantuan rawan rusak, tidak higienis, bahkan berpotensi menimbulkan keracunan bila tetap disalurkan.

Dalam peninjauan lapangan, Robit memastikan bahwa BPBD memang tidak memiliki gudang khusus yang memenuhi standar penyimpanan logistik kebencanaan. Ketiadaan fasilitas memadai ini berdampak langsung pada kesiapsiagaan pemerintah ketika bencana datang secara tiba-tiba.

Oleh karena itu, Komisi III DPRD mendesak Bapperida agar perencanaan pembangunan gudang logistik dimasukkan dalam anggaran prioritas. “Harus ada gudang khusus untuk menyimpan barang-barang tersebut,” ujar Robit.

Komisi III menilai bahwa keberadaan gudang khusus sangat penting, bukan hanya untuk kerapian penyimpanan, tetapi juga untuk menjamin keamanan, kelayakan, dan kualitas bantuan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Selain menyoroti gudang, Robit Riyanto juga mengungkapkan kebutuhan mendesak terkait penyediaan alat penunjang kebencanaan. Salah satunya adalah alat pemotong pohon dan peralatan lapangan lain, yang menurutnya harus dimiliki BPBD agar tidak terus bergantung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat terjadi pohon roboh atau situasi darurat lainnya.

Ia mengusulkan pengadaan perangkat tersebut dengan estimasi anggaran sekitar Rp600 juta. “Kita tidak boleh mengandalkan DLH terus-menerus. BPBD harus punya peralatan lengkap agar cepat tanggap di lapangan,” jelas Robit.

Komisi III juga menekankan perlunya pengadaan truk angkut untuk mendukung mobilisasi logistik pada saat terjadi bencana. Robit menyampaikan bahwa selama ini BPBD kerap terkendala kendaraan, sehingga proses distribusi bantuan sering terhambat.

Kehadiran truk angkut dinilai sangat vital agar BPBD dapat bergerak cepat, efektif, dan terstruktur dalam penanganan kebencanaan. “BPBD harus didukung kendaraan mobilisasi agar tidak terhambat dalam menyalurkan bantuan,” ujar Robit.

Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Pembangunan gudang logistik, pengadaan peralatan penunjang, serta penyediaan kendaraan operasional dianggap sebagai langkah strategis yang harus segera direalisasikan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Komisi III berharap rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti Bapperida agar perencanaan anggaran 2026 dan tahun berjalan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penanganan kebencanaan.

Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, Kota Probolinggo diharapkan semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana melalui sistem logistik yang tertata, sarana lengkap, serta respons cepat di lapangan.(suh)