Virus Corona Munculkan Banyak “Masalah” Diduga BPNT Jadi Ajang Bancakan

PEMALANG – RI, Persoalan pandemi Covid-19, ternyata tidak hanya berdampak pada nyawa manusia saja, akan tetapi perekonomian dan komunikasi secara langsung juga ikut kena imbasnya. Bahkan sarana dan prasarana seperti tempat-tempat fasilitas umum pun ikut kena dampak alias di tutup. Ini sungguh mengerikan, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Kenapa hal ini bisa terjadi, akibat munculnya virus Corona sudah membuat masyarakat khawatir dan bingung. Karena selain perekonomian tambah sulit, untuk mencari rejeki buat kebutuhan juga susah didapat. Satu demi satu bahan sembako meroket dengan seenaknya. Seperti gula, minyak goreng, beras, dll. Ini sebenarnya salah siapa dan bagaimana nasib rakyat yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, Mereka mungkin semakin terjepit dengan kebutuhan sehari harinya.

Tapi aneh dan bisa di bilang sadis, ketika masyarakat khususnya berpengsilan rendah sedang kesulitan mencari pendapatan, justru malah di jadikan sasaran empuk oleh Oknum-oknum yang tidak manusiawi. Seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah Pemerintah dalam meluncurkan BPNT, perlu diacungi jempol. Karena peluncuran program itu sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini melalui program raskin. Agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.Tapi sayang program tersebut ternyata di arus bawah hanya di manfaatkan oleh Oknum-oknum tertentu. Program BPNT yang ada di Kabupaten  Pemalang terindikasi jadi ajang bancakan.

Baca Juga

Kapolres Probolinggo Kota Ajak Warga Gili Ketapang Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada 2024

19 Sep 2024

Munculnya persoalan BPNT bermula saat Ketua DPRD, HM. Agus Sukoco melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kecamatan Pemalang. Dari hasil Sidak itu ia menemukan beberapa kejanggalan soal BPNT yang terindikasi ada penyimpangannya. Akibat semua itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan di rugikan. Seperti misal kejadian di Desa Banjarmulya, terjadi temuan salah satu varian BPNT yakni telor yang semestinya di hargai timbangan tapi di lapangan dihargai perbutir yakni  Rp. 2000. Tidak hanya itu saja, kejanggalan juga muncul dari harga sembako berkualitas buruk. Bahkan sadisnya lagi Oknum-oknum tersebut masih memotong bantuan yang seharusnya menerima Rp. 200.000/ KK diterimakan cuma Rp. 185.000/KK.

Perlu diketahui bahwa Program BPNT berjalan sejak November 2018 sampai November 2019 sebesar Rp.110.000, kemudian naik menjadi Rp.150.000. Sementara mulai Januari 2020, BPNT oleh Pemerintah di naikkan menjadi Rp. 200.000/KK. Bayangkan saja dari hasil temuan di lapangan menyebutkan bahwa penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Pemalang sebanyak 123.000 Keluarga Kalau setiap penerima di potong Rp. 15.000/KK berapa banyak bantuan yang di sunat sejauh ini. Sedangkan bantuan di keluarkan setiap bulan sekali. Selain itu juga ada hembusan kabar bahwa pada tahun 2019, pemotongan bantuan  mencapai Rp.20.000/KK.

Menyoal tentang itu, Politisi Partai Golkar Ujianto MR saat diminta keterangan menarik nafas sambil menggelengkan kepala, karena saat ini rakyat lagi dalam kondisi terjepit lantaran dampak virus Corona yang tidak jelas kapan berakhir. Tapi masih ada pihak yang tega memanfaatkan demi untuk kepentingan sendiri. “Naudzubillah.. masih ada yang tega merampok temen-temen dzuafa yang sebenarnya sodara kita sendiri”, tulis Ujianto sapaan dalam akun Facebook @Ujianto Mugo Raharjo. “Entah perilaku apa yang merasuki pikiran para pemegang amanah yang NGGULO WENTAH BPNT, sehingga tega melakukan kekejaman bahkan kedzoliman,” tambahnya.

Lanjutnya, padahal jika program BPNT, PKH, Raskin, dll, dikelola dengan benar dan jujur, niscaya akan mengangkat derajat sosial dari para sodara kita yang belum beruntung. Dan itu program Negara dalam menekan angka kemiskinan bisa tercapai dengan baik. “Hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada pelanggar etika kemanusiaan, karena dengan dalih apapun sungguh sangat tidak dibenarkan,” kata Ujianto. Ujianto menambahkan, supaya kejadian ini perlu di publikasikan keberbagai elemen masyarakat.”Agar menjadi efek jera bagi para pelanggar etika kemanusiaan. Dan itu artinya akan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang yakni, Bupati Dr. HM. Junaedi, SH. MH. Dimana Ada Salah Satu amanahnya adalah memberantas korupsi dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang. (Was)