Walikota Siap Dukung Pelaku Usaha Tertib Perizinan dan Pelaporan Investasi

PROBOLINGGO,RI – Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang terus berkembang disampaikan Wali kota.

Hal ini terpantau saat Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin secara resmi membuka Bimbingan Teknis Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Ballroom Paseban Sena, Rabu (11/11).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat ini diikuti 135 peserta dari berbagai kalangan pelaku usaha, mulai dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), UMKM, GAPENSI, pengusaha properti, perusahaan transportasi hingga sektor usaha lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo menegaskan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya meningkatkan aktivitas perekonomian, investasi juga berkontribusi dalam membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, mengembangkan berbagai sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif harus didukung dengan kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, serta akuntabel. Karena itu, pemahaman terhadap implementasi KBLI 2025 menjadi penting agar klasifikasi kegiatan usaha yang tercantum dalam perizinan benar-benar sesuai dengan aktivitas usaha yang dijalankan.

“Melalui implementasi KBLI 2025, saya berharap para pelaku usaha dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya secara tepat, sehingga terdapat kesesuaian antara bidang usaha yang dijalankan dengan perizinan berusaha yang dimiliki. Dengan demikian, kepastian hukum dan tertib administrasi dalam menjalankan usaha dapat semakin terwujud,” pesan Dokter Aminuddin.

Wali kota juga menekankan bahwa LKPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Data investasi yang dilaporkan secara benar, lengkap, dan tepat waktu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menyusun strategi peningkatan investasi, serta menentukan langkah pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan LKPM sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perangkat daerah terkait diminta terus memperkuat koordinasi, pendampingan, dan pembinaan agar pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha.

“Keberhasilan membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha. Karena itu, manfaatkan kegiatan ini sebagai ruang diskusi dan konsultasi untuk menggali informasi, menyampaikan kendala, serta memperoleh solusi dari para narasumber,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Wil IV Kementerian Investasi dan Hilirisasi Agus Joko Saptono yang menyampaikan kata sambutan secara daring. Bimtek hybrid ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Materi Implementasi KBLI 2025 oleh Arief Margatama, sedangkan tata cara pelaporan LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) dijelaskan oleh Rivo Marzudin dan Yuli Supriyanto.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Salah satu peserta mengangkat persoalan mengenai konsekuensi apabila pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM. Ia juga menanyakan kondisi perusahaan yang memiliki lima KBLI, tetapi baru tiga bidang usaha yang aktif beroperasi dan dilaporkan dalam LKPM. “Apakah kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perizinan hingga pencabutan izin usaha?,” tanya peserta dari perusahaan transportasi di Kota Probolinggo.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rivo Marzudin memberikan penjelasan teknis mengenai kewajiban pelaporan, kesesuaian data kegiatan usaha, serta langkah yang perlu dilakukan apabila dari sejumlah KBLI yang dimiliki perusahaan hanya sebagian yang sudah beroperasi.

Penjelasan tersebut sekaligus memberikan pemahaman bahwa pelaporan perlu mencerminkan kondisi riil kegiatan usaha, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui langkah yang tepat dalam memenuhi kewajiban pelaporannya.

“Biasanya LKPM itu kembali atau belum disetujui jika diisi 0, jika ada kendala bisa disampaikan ke petugas baik di DPMPTSP kota maupun bisa menghubungi saya langsung karena selaku PIC area Jatim. Karena jika tidak dilaporkan bisa dikenai sanksi dan pencabutan izin serta tidak bisa dilakukan pemulihan. Karena itu kewajiban pelaporan harus dipenuhi sesuai tenggang waktu yang sudah ditentukan, supaya tidak sampai terjadi pemberian SP1, SP2 hingga pencabutan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perizinan dan pelaporan investasi semakin meningkat. Dengan administrasi usaha yang tertib, kepatuhan yang lebih baik, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo semakin berkualitas dan berkelanjutan. (suh)