Warga Bulik Gelar Aksi, Tuntut Realisasi Kebun 20% Dari PT. SMG & GCM
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- print Cetak
LAMANDAU,RI-Warga Bulik kembali menyuarakan tuntutan terkait realisasi kebun masyarakat sebesar 20 % yang dijanjikan PT Sawit Mahardika Graha (SMG) dan PT GCM. Penyampaian aspirasi berlangsung di Pemda Lamandau dan dilanjut ke DPRD Lamandau & PT.SMG.
Kedatangan warga diterima langsung oleh Wakil Bupati Lamandau, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamandau.
Dalam aksi yang dilaksanakan tgl,11/11/2026 tersebut, warga menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan realisasi kebun masyarakat yang hingga kini masih menjadi tuntutan warga Nanga Bulik. warga mempertanyakan komitmen perusahaan terkait kewajiban penyediaan kebun masyarakat sebesar 20%
Pasalnya, warga menilai janji yang telah disampaikan perusahaan sejak bertahun-tahun lalu belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan ini bukan hal baru. Sebelumnya, masyarakat juga telah menagih realisasi kesepakatan yang tercatat dalam notulen rapat Februari 2014 antara pihak PT GCM dan PT SMG, yang berkaitan dengan luasan sekitar 2.540 hektare.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Kehadiran Wakil Bupati Lamandau bersama Sekda dalam menerima perwakilan warga menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Ketua DPRD Lamandau, Herianto didampingi wakil Ketua DRRD, dan anggota DPRD menerima aspirasi warga Bulik.
Koordinator aksi damai warga Bulik menyampaikan tuntutan:
1. Membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU), perizinan, dan peta titik lahan seluas 549 Ha kepada warga Nanga Bulik.
2. Memerintahkan audit independen terhadap legalitas, peta wilayah, serta pemenuhan kewajiban perusahaan PT. SMG dan PT. GCM.
3. Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa yang melibatkan DPRD Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, pihak perusahaan (PT. SMG dan PT. GCM), serta perwakilan warga Nanga Bulik.
4. Mengawal pemenuhan hak masyarakat Nanga Bulik atas lahan seluas 549 Ha sampai selesai.
5. Menjamin hak-hak warga berupa pemberian ganti rugi yang adil serta pelaksanaan kemitraan plasma yang transparan.
6. Menghentikan sementara seluruh kegiatan atau aktivitas di titik sengketa (termasuk aktivitas pabrik dan operasional lapangan lainnya) sampai proses audit selesai dilaksanakan (RS)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar