Kabupaten Pringsewu bersama dengan BPKP provinsi Lampung gelar workshop tentang pengelolaan keuangan dan pembangunan pekon.
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
- visibility 200
- print Cetak
PRINGSEWU,RI- Pemerintah Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, sekaligus Bimbingan Teknis Aplikasi Forsa BUMDes 2024 di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Kamis (7/11/2024).
Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Hipni, mewakili Penjabat Bupati Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan ini mengatakan hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam tata kelola pemerintahan desa atau pekon adalah pengelolaan aset pekon. Aset pekon merupakan barang milik pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, yang dibeli diperoleh melalui APB-Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
“Aset atau kekayaan pekon harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Oleh karena itu, khusus untuk aset pekon yang berupa tanah, harus mempunyai sertifikat atas nama pekon untuk pengamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga aset yang dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pekon,” katanya.
Pihaknya berharap workshop ini memberikan dampak positif dan manfaat yang besar bagi peningkatan SDM dan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan di pekon, dan pemerintah pekon agar dapat memanfaatkan dana desa dengan sebaik mungkin sesuai perencanaan dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua penyelenggara workshop, Baniyah Sutarti menjelaskan workshop bertujuan agar para peserta, yang terdiri dari kepala perangkat daerah terkait, camat beserta kepala pekon atau desa memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan, dan mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
“Narasumber berasal dari Kementerian Desa, Kanwil DJPb, Kepolisian Resor Pringsewu serta BPKP Provinsi Lampung,” jelasnya.
Turut menghadiri workshop dan bimtek tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Iskandar Muda, Wakapolres Pringsewu Komisaris Polisi Robi Bowo Wicaksono serta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda Kabupaten Pringsewu/arbi
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar