Dua Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Dan Kota Mojokerto Bekerja Sama Dan Bersinergi Dalam Penanggulangan Lawan Pandemi Covid -19

KOTA MOJOKERTO – RI, Dalam rangka Sinergitas penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Rapat Gabungan Pemkab dan Pemkot Mojokerto ini dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Forkopinda dan OPD. Pjs Bupati Mojokerto ‘Himawan Estu Bagijo’ mengajak dua Pemerintahan untuk bekerja sama dalam menanggulangi pandemi ini, dikarenakan pandemi Covid-19 tidak mengenal Wilayah / Daerah khususnya Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

“Apalagi Kota Mojokerto berada di tengah-tengah Wilayah kami, saya menginginkan/berkeinginan kondisi ini tidak menjadi rintangan dalam penanggulangan pandemi, apalagi warga kami juga ada yang bekerja di Kota dan sebaliknya, dengan maksud dan tujuan dari pertemuan ini bisa menyatukan Sinergi antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto,” kata Pjs Bupati Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto ‘Ika Puspitasari’ juga sepakat dengan Pjs Bupati Mojokerto dan menyatakan kesepahamannya terkait penanganan Covid-19, disampaikan pula oleh Wali Kota Mojokerto agar sinergi ini agar segera dapat dimulai penanganannya penegakan sanksi dan perawatan Pasien hingga upaya upaya pencegahan klaster serta penyelenggaraan Pendidikan.

Saya juga sepakat, Wilayah kita memang tidak bisa dipisahkan, kebijakan masing-masing Pemerintah juga tidak bisa dibedakan oleh masyarakat mana Kabupaten mana Kota, begitu juga dengan sanksi ada sedikit perbedaan antara Pemkab dan Pemkot Mojokerto.

“Dijelaskan pula di Kota Mojokerto ini ada Pasien juga ada 6 RS Kota, dilayani juga dari Kabupaten hingga menjalar juga timbul keterbatasan lahan Pemakaman Covid, kerap menimbulkan gejolak status kewilayahan ditambah persepsi masyarakat menolak jenazah jika bukan warga asli,” tambah Ning Ita.

Dalam pembahasan ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengupas beberapa problem antara lain munculnya Klaster Ponpes, Pendidikan Sekolah dan Perkantoran termasuk Lapas.

“Di Kota Mojokerto ini ada sekitar 33 Perkantoran termasuk Perbankan, sedang aktivitasnya melayani masyarakat dari Daerah manapun, ini perlu dibuat setrategi bagamana harus ada standarisasi yang sama antara Kabupaten maupun Kota, itu bisa jadi klaster namun bisa tertular di Keluarga termasuk klaster Lapas itupun sudah kami Rapid tetapi masih tetap butuh sinergi bersama,” tandas Wali Kota Mojokerto.

Menanggapi hal penyampaian Wali Kota Mojokerto, Pjs Bupati Mojokerto membeberkan beberapa hal penting soal Regulasi penerapan sanksi dan operasi, dari semua tindakan dalam hal penanganan Covid-19 diminta juga standart yang sama dan Pjs Bupati Mojokerto menghendaki adanya informasi tunggal demi terwujudnya sinergi.

“Disaat penerapan lapangan, ada sedikit perbedaan namun basis regulasi dengan penentuan Reward Punishment yang tepat saat penegaan sanksi protokol kesehatan,” kata Pjs Bupati Mojokerto. Dipastikan pula jika ijin membuka Sekolah Luring telah mendapat restu Gubernur Khofifah  Indar Parawangsa meskipun beberapa catatan hal ini dapat menjadi kontribusi dalam menekan Covid-19. “Ibu Gubernur sudah mengijinkan tentang Pendidikan namun dengan aturan yang ketat yang masuk Sekolah pun bertahap 25 persen secara bergantian apalagi kita harus hijau dulu, ijin rekomendasi harus kita kantongi kita harus keluar dari forum ini harus dengan Action Plan dan akan saya tugaskan baik Asisten 1, 2 maupun 3 untuk membantu semuanya,” tambah Pjs Bupati Mojokerto.

Dalam pertemuan ini turut menjawab Kapolresta Mojokerto Deddy Supriyadi, dengan adanya keluhan perbedaan sanksi denda yang melanggar Prokes tidak hanya dipusat keramaian, Kapolres menyampaikan adanya Operasi Yustisi secara rutin.

“Dimana perbedaan itu sebenarnya karena transisi dan kita punya komitmen tetap sama senjata kita yang utama Yustisi dan tetap pada protokol kesehatan harus tegas yang berdasarkan penelitihan UNAIR Yustisi punya peran andil dalam menurunkan status dari merah menjadi oranye seperti yang terjadi di Jawa Timur dan kalau bisa Yustisi harus sampai tingkat Desa, reward bagi yang patuh,” kata Kapolresta.

Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengutarakan problem pengendalian angka kematian akibat Covid-19 yang belum bisa ditekan. Belakangan ini jumlah terinfeksi mulai turun namun jumlah kematian Covid-19 belum bisa ditekan. Dalam hal ini bagamana mengendalikan angka kematian Covid-19 ini kita harus menyatukan Visi dan Misi untuk merumuskan Standarisasi Treatment terbaik bagi Pasien,” papar Dony.

Disampaikan pula, “tingginya kematian Covid-19 karena Pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid disarankan pula Bank data Medical Chek Up masyarakat di Desa maupun sampai Kecamatan dan wajib, disitu juga perlu adanya penelusuran mana yang sekiranya komorbid langsung dilakukan penanganan lebih cepat dan tepat,” tandas Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander. (Bams)