Kejar Target 14,2 Persen, Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Penurunan Stunting

GRESIK,RI-  Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting guna mencapai target prevalensi sebesar 14,2 persen pada tahun 2029. Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6).

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan. Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Wabup Alif.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri atas perangkat daerah pengampu program percepatan penurunan stunting, para camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wabup Alif menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.

Menurutnya, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan meliputi penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh aksi konvergensi yang terkoordinasi, terpadu, dan dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.

Wabup Alif menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari pendekatan yang berorientasi pada proses administrasi menjadi pendekatan yang berfokus pada hasil. Melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis Web Bangda, intervensi yang dilakukan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting.

Lebih lanjut, Wabup Alif mengingatkan bahwa tantangan percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, intervensi layanan yang belum sepenuhnya fokus pada sasaran prioritas, serta perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi strategis.

“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” katanya.

Diketahui bahwa, stunting tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi anak, hingga kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak juga dapat menjadi penyebab stunting.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran keluarga mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik.

Komitmen percepatan penurunan stunting juga telah menjadi bagian dari Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan mencapai 14,2 persen pada tahun 2029, selaras dengan target nasional, dan terus ditekan hingga mencapai 14 persen pada tahun 2030.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mulai dari tahap analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan Web Bangda menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Dengan sistem tersebut, berbagai intervensi dapat dipantau secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. (Rdwn)