Kerjasama Pekon Dengan Media Massa Tidak Melanggar Hukum
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Rabu, 29 Apr 2020
- visibility 293
- print Cetak
LAMPUNG – RI, Dikabarkan ikut mengatur bahkan memaksa Pemerintah Pekon dalam menjalin kerjasama dengan Media Massa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Lampung Barat, Ronggur L. Tobing membantah tudingan tersebut. Ditemui diruangannya, Senin (27/04/20) dengan santai Ronggur menjelaskan bahwa, PMD tidak ada kaitannya dengan alokasi kerjasama publikasi melalui Dana Desa (DD) ataupun nilainya seperti yang dituduhkan dalam komentar masyarakat di Facebook. “Kerjasama tersebut sepenuhnya menjadi keputusan antara Pekon dan Media Massa. Selain itu, kerjasama itu juga diatur dalam Permendagri no 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa jadi itu sah dan tidak melanggar ketentuan atau hukum,” tegas Ronggur.
Lebih lanjut, Ronggur menerangkan bahwa, dalam Lampiran Permendagri diatas, pada Kode Rekening 2.6.02 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDes untuk warga, dll) menjadi dasar Pekon dalam anggaran kerjasama dimaksud. Terpisah, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Barat, Yosua Ngantung kembali menegaskan bahwa, “IWO secara Organisasi tidak pernah menjalin kerjasama publikasi dengan pihak manapun, apalagi mengatur dan memaksa Peratin seperti yang dituduhkan dalam komentar pada Medsos. Jika ada Anggota IWO yang ikut serta dalam kegiatan publikasi Dana Desa itu sudah sesuai dengan fungsinya sebagai Media Massa”. Dengan tegas, Yosua meminta kepada semua pihak yang menebarkan isu di Medsos, silahkan lapor ke pihak berwajib jika memang ada yang salah terkait publikasi Dana Desa tersebut. (san)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar