Libatkan Danramil Sebagai Ayah Asuh Anak Stunting Untuk Penurunan Stunting

JOMBANG-RI, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sinergi dengan Kodim 0814 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Sosialisasi Audit Stunting Serta Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Jombang, bertempat di Aula KODIM 0814 Jombang, Kamis (13/10/2022) pagi.

Kegiatan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang yang dibuka oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab ini diawali dengan Pengukuhan Komandan Koramil oleh Letkol Inf Muhammad Hanafi, S.IP, M.Han, Komandan Kodim 0814. Para Komandan Koramil ini dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Persit KCK Cabang XXIX Dim 0814, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St, M.M (Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur), Kepala Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Jombang, dr. Pudji Umbaran, M.KP., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Jombang, Danramil, anggota Persit dan Babinsa se-Kabupaten Jombang.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jombang, Ketua IDI, Ketua IBI, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana acara diawali dengan Pengukuhan para Danramil menjadi Ayah Asuh Anak Stunting oleh Komandan Kodim 0814 Letkol Inf Muhammad Hanafi, S.IP, M.Han yang disaksikannya oleh Bupati Jombang dan undangan yang hadir.

Dengan pengukuhan ini para Danramil mempunyai kewajiban untuk turut serta menurunkan angka Stunting di Kabupaten Jombang, utamanya diwilayah kerjanya.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran dari Kodim 0814 Jombang, juga Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah berkolaborasi dan bersinergi didalam menurunkan Stunting juga melaksanakan program KB di Kabupaten Jombang.

Bupati juga menegaskan bahwa dengan adanya bonus demografi. Kita semuanya berkewajiban menyiapkan Indonesia emas di Tahun 2045, melahirkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, berkualitas. Sebab ditangan generasi emas inilah nasib negeri ini ditentukan.

Bupati Jombang mengatakan bahwa strategi yang harus dilakukan harus berbeda dalam melakukan pendampingan, dalam melakukan pemberdayaan.

“Karena kelompok sasaran utama binaan kita adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Metode komunikasi juga harus berubah, harus berkarakter kekinian. Sehingga pesan itu sampai kepada sasaran yang kita inginkan,” tuturnya.

Menurut Bupati Mundjidah Wahab percepatan penurunan stunting memerlukan cara baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan, dari hulu hingga hilir. Jika sebelumnya lebih sibuk dalam penanganan bayi setelah lahir, kedepan harus menyasar calon keluarga.

Cara baru ini diharapkan menurunkan prevalensi stunting secara radikal dari 26,2 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang dan benar-benar menghilangkan stunting baru (zero stunting) mulai tahun 2023.

“Segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang saya harapkan memastikan diri siap berkolaborasi menjemput era baru tanpa stunting,” tegasnya.

“Strategi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mencapai zero stunting yaitu dengan berfokus pada remaja atau dari hulu. Dengan kata lain, mempersiapkan kondisi pranikah, kehamilan, hingga pasca persalinan. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon ibu mengikuti pembekalan dan screening kesehatan. Pada masa kehamilan, seluruh bidan diharapkan memantau dan mengawasi ibu hamil. Pada masa interval pasca kelahiran, semua ibu dimotivasi untuk menggunakan KB dan diberi pelayanan secara gratis. Selain itu, ibu melahirkan juga dibimbing dan diarahkan untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif dan memberikan ASI secara sempurna kepada bayinya hingga bayi berusia 2 tahun,” papar Bupati Mundjidah Wahab.

Menangani persoalan stunting adalah menumbuhkan kesadaran di keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Penanganan stunting harus dimulai dari hulu ke hilir, edukasi masyarakat tentang pola asuh anak dan remaja serta menguatkan ketahanan keluarga dan edukasi orang tua untuk melakukan pengasuhan terbaik termasuk 1.000 HPK.

“Harus ada kolaborasi. Dalam hal ini, baik PKK, Persit, Organisasi Masyarakat memiliki kader yang paling banyak di lapangan. Kami berharap semoga pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langah nyata yang dapat diaktualisasikan di lapangan. Harus ada upaya terobosan dan inovasi. Kami mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini terus berjibaku dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami berharap ada hasil berupa kesepakatan bersama terkait tugas masing-masing OPD atau lembaga sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolaboratif,” pungkas Bupati Mundjidah Wahab. (humas/yd)