Suki warga Dusun Pang dagang Desa Gapurana Tak pernah Tersentuh Bantuan Apapun.

SUMENEP,RI-  Dari hasil investigasi atas laporan masyarakat pada awak media bahwa ada salah satu warganya tidak pernah tersentuh bantuan sehingga awak media turun langsung menindaklanjuti laporan tersebut ternyata benar adanya, dengan gencar gencarnya program bantuan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baik bantuan dari pusat maupun Provinsi dan daerah Kabupaten sampai ke desa ternyata masih ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan sama sekali apakah ini kesalahan yang mendata atau ada rekayasa para pemangku kebijakan khususnya pemerintahan Desa sehingga banyak sekali bantuan yang salah sasaran faktanya banyak masyarakat mampu masih dapat bantuan, tentunya siapa yang salah dalam hal ini?.

Dalam pemutahiran data yang dilakukan oleh pemerintah berharap bantuan tersebut menyentuh masyarakat miskin namun dilapangan terbalik kebanyakan yang mampu mendapat bantuan seharusnya setiap pengajuan data baik dari para Ketua RT atau kepala Dusun harus diverifikasi atau di cek ulang karena kebanyakan yang terjadi dilapangan ditemukan sistem pendekatan contoh data yang diberikan oleh para ketua RT dan Kepala Dusun seharus di kroscek langsung ke bawah oleh pemerintah desa supaya ketahuan yang didata apa benar- benar layak atau tidak karena sering kali terjadi pendataan yang di data biasanya dari keluarganya para ketua RT atau Kepala Dusun yang belum dapat bantuan, tentunya tidak akan mendata yang lain sebelum keluarganya pdapat semua ini seringkali yang terjadi dilapangan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran ini tidak bisa dipungkiri karena diwaktu penerimaan bantuan banyak yang naik kendaraan yg baru- baru ada yang diantar mobil itu sering kita temui dilapangan sehingga data yang benar- benar akurat tidak tercapai sehingga menimbulkan polemik di masyarakat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, sehingga pemerintah selelu disalahkan.

Sementara itu Suki waktu di wawancarai media mengatakan bahwa dirinya selama menjadi warga Dusun Pang dagang belum pernah mendapat bantuan apapun baik dari pemerintah pusat provinsi kabupaten dan Desa tidak pernah tersentuh sama sekali,”ucapnya pada awak media Rabu 24/6/ 2026.

Suki menambahkan saya lihat pada waktu pembagian bantuan kebanyakan orang- orang yang berada tidak pantas mendapat bantuan kebanyakan orang- orang dekat kepala dusun dan keluarganya, ada lagi yang saya sampaikan di ,2026 ini ada pendataan baru saya lihat sendiri tetangga di barat rumah saya yang didata sedangkan rumah saya dilewati,”tegasnya.

Sedangkan menurut sekdes desa Gapurana yang didatangi awak media di tahun 2025 dirumahnya mengatakan berterima kasih atas informasinya mas karena tanpa ada yang peduli seperti sampean tentunya kami tidak mungkin tahu biar nanti kami hubungi kepala dusunnya dengan nada santai.

Gang satu hari kemudian sekdes menghubungi awak media lewat via telpon mengatakan bahwa bapak Suki itu mas baru pindah ke desa Gapurana kata Kepala dusunnya namun pada waktu itu sempat berjanji akan dimasukkan walaupun di 2025 tidak dapat akan dimasukkan di 2026 faktanya cuma tinggal janji tidak dilaksanakan sampai adanya pendataan baru.

Sedangkan Suki sudah satu tahun lebih dan sah menjadi warga masyarakat Desa Gapurana dengan menunjukkan KTP dan KK pada Media.

Kini Suki sangatlah kecewa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan dirinya sedangkan masyarakat yang dilihat mampu tidak wajar untuk diberi bantuan namun pada kenyataannya masih tetap menerima bantuan dimana keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini dengan ekpresi matanya berkaca kaca.

Temuan seperti ini sangat miris bagi perangkat Desa bila cara pandangnya begitu sempit karena bila seseorang sudah memiliki KTP dan KK tidak ada alasan baik baru pinda maupun sudah lama karena sudah menjadi kewajiban untuk di data apa lagi Suki memang pantas dan wajib dibantu karena faktanya termasuk masyarakat kurang mampu lagi pula rumah yang dihuninya tidak layak apa lagi akses jalannya.

Hal ini terjadi karena menimnya pengawasan sehingga memberikan peluang bagi para oknum pemangku kebijakan untuk memanipulasi data membuat penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.
(M)