Warga Miskin Menjerit Kecewa Dengan Pencabutan KPM BLT-DD Yang Dilakukan Pemdes Kalimo’ok Tanpa Koordinasi

SUMENEP – RI, Berdasarkan informasi yang diterima Tim 11, maka Tim melakukan penelusuran serta pendalaman. Hasil investigasi Tim 11 Gabungan dari beberapa Media dan LSM menemukan beberapa KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dicabut oleh Pemdes Kalimo’ok tanpa ada koordinasi dengan Ketua RT sebelumnya, karena merasa keberatan warga dari RT. 02 / RW. 01 Dusun Temor Lorong menanyakan langsung ke Kades Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Sabtu (16/04/22).

Juhari Ketua RT. 02/ RW.01 dikonfirmasi Awak Media di rumahnya mengatakan, “saya tidak tahu kalau warga kami dicabut karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Desa ke kami. Warga kami suruh menanyakan langsung ke Pak Kades. Jawaban Kades mengatakan pada warga persoalan ini sudah disetujui Ketua RT dan BPD ucap Kades Maryono pada warga kami. Sungguh mengherankan, karena diwaktu Musdessus tidak membahas pencabutan namun membahas penambahan yang sudah disepakati bersama, bahwa setiap RT mendapat tambahan 2 KPM baru. Kami sebagai Ketua RT merasa tidak enak pada warga disangkanya pencabutan BLT nya adalah rekayasa saya,” tuturnya.

Baca Juga

Pembangunan Saluran Irigasi Tidak Pasang Papan Proyek, Karena Pemboronya Rugi

27 Jul 2021

Sementara KPM yang dicabut atas nama Hasan mengatakan, “kami sudah tidak bisa bekerja dan kami buta kok tega-teganya bantuan dicabut, karena dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) coba kami tidak dicabut kami kan bisa buat Lebaran nanti. Sekarang kami mengharap pada Pemdes Kalimo’ok jangan semena-mena tentunya harus ingat tanpa masyarakat dia tidak mungkin jadi Kades persoalan mendukung atau tidak mendukung pada waktu pemilihankan biasa dengan nada memelas kami minta ke Kades kami juga masyarakatnya,” ucapnya.

Juhari melanjutkan paparannya, “Malah saya yang dimasukkan ke data penerima baru, sementara satunya lagi kami tidak tahu siapa yang didata, ini kan berarti pihak Desa tidak transparan dan tidak menghargai kami sebagai Ketua RT, terus kami ini dianggap apa oleh pihak Desa. Walaupun kami dimasukkan ke data KPM baru tapi tidak dapat surat undangan. Istri saya di telpon oleh Kades suruh ke Balai Desa bahwa kami dapat bantuan BLT-DD yang baru. Terus terang walaupun kami diberi uang bantuan tersebut saya simpan karena kami tidak mengharapkan bantuan karena ada warga kami yang masih layak menerima bantuan tersebut,” tegasnya.

Disamping kami tidak tahu dari 8 (delapan ) warga kami yang BLT-DDnya dicabut dan penggantinya kami pun tidak tahu, ironis kan kami sebagai Ketua. RT tidak diberitahu terkait warga yang dicabut dan yang akan dimasukkan. Secara tidak langsung kan mengadu domba saya dengan warga, sedangkan kami sudah mendata warga kurang mampu, kami harapkan BLT-DD tepat sasaran. Coba sampean lihat sendiri ada yang tuna netra dan lanjut usia tidak bisa bekerja seperti Pak Hasan, dia seharusnya diperhatikan oleh pihak Desa agar dapat bantuan.

Baca Juga

Maraknya Pemalsuan Air Minum Di Wilayah Tuban, Sebuah Gudang Depot Air Isi Ulang Wilayah Jenu Tuban Di Duga Palsukan Merk

09 Jun 2020

Ketua Tim 11 mencoba menghubungi Kades Maryono  dikonfirmasi lewat via telpon tidak merespon dan juga di WhatsApp tidak dibalas sehingga Tim 11 langsung ke Balai Desa Kalimo’ok mengkonfirmasi terkait pencabutan KPM lama yang tanpa ada koordinasi dengan Ketua RT yang bersangkutan.

Sekdes yang didampingi Ketua BPD mengatakan, “bahwa kami juga tidak tahu atas pencabutan itu karena pada waktu diadakannya Musdes cuma membahas penambahan KPM baru kalau memang itu yang terjadi kami benar-benar mohon maaf karena itu bukan rana kami dan bukan kebijakan kami yang punya kebijakan Kades biar nanti kami koordinasikan ke Kades karena sepengatahuan kami sudah jelas bahwa yang dibahas penambahan KPM baru dan sudah clear bahwasanya per RT dapat tambahan 2 KPM baru,” jelasnya. (M.one)