Direktur Perseroda BTT Probolinggo Jelaskan Kebutuhan Anggaran untuk Pengembangan Usaha

PROBOLINGGO,RI- Direktur Perseroda BTT Kota Probolinggo, Noviyadi, menyampaikan sejumlah hal terkait rencana operasional perusahaan, pembahasan biaya sewa lahan, hingga proyeksi pendapatan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Probolinggo mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (13/10/2026).

Dalam wawancara bersama awak media usai kegiatan, Noviyadi mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan cukup signifikan antara perhitungan biaya yang diharapkan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besaran biaya sewa lahan yang dinilai mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, perhitungan biaya tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi operasional perusahaan, termasuk penyusutan aset dan kemampuan Perseroda BTT dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

“Kalau melihat kenyataannya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Jauh sekali perbedaannya dengan tahun lalu. Kalau berbicara tentang penyusutan, seharusnya biaya bisa lebih murah. Dua tahun lalu sekitar Rp80 juta, tetapi sekarang menjadi Rp200 juta lebih. Sampai di angka Rp120 juta sebenarnya kami masih sanggup untuk operasional,” ungkap Noviyadi.

Ia berharap adanya kebijakan keringanan biaya sewa dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, upaya tersebut perlu dikomunikasikan bersama pemerintah daerah agar ditemukan solusi yang tidak memberatkan perusahaan sekaligus tetap sesuai dengan aturan.

Noviyadi menilai persoalan yang muncul berkaitan dengan pembahasan aset bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) lebih disebabkan oleh perbedaan pemahaman atau miskomunikasi. Karena itu, ia meyakini persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan lebih lanjut.

“Menurut saya, ini sebenarnya bukan kendala, tetapi hanya miskomunikasi terkait masalah aset. Harus ada solusi yang saling menguntungkan. Lahan milik Pemkot masih banyak, sehingga perlu dibahas kembali lokasi mana yang memungkinkan untuk digunakan. Kalau kami menyewa lahan milik Pemkot, otomatis biayanya bisa lebih murah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Noviyadi menegaskan bahwa rencana anggaran sebesar Rp5,8 miliar tetap dipertahankan. Hal tersebut didasarkan pada tingginya permintaan terhadap layanan pembekuan ikan di wilayah Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo.

Menurutnya, kebutuhan sektor perikanan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan usaha Perseroda BTT. Dengan adanya fasilitas yang mendukung kebutuhan pelaku usaha perikanan, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Terkait target omzet, Noviyadi menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun proyeksi pendapatan sekitar Rp3 miliar per tahun. Namun, perhitungan tersebut masih mempertimbangkan waktu efektif operasional, mengingat pembangunan fasilitas diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam bulan.

“Kami sudah memiliki gambaran yang tertulis, kurang lebih omzetnya Rp3 miliar per tahun. Namun, kami menghitung enam bulan efektif karena setelah penyertaan modal tahap kedua, pembangunan masih membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam bulan. Jadi, kami menghitungnya setengah tahun,” terangnya.

Meski terdapat sejumlah hal yang masih perlu dibahas, Noviyadi menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis terhadap rencana pengembangan Perseroda BTT Kota Probolinggo.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan yang mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan kepastian terkait pemanfaatan aset, serta membuka peluang peningkatan pendapatan.

Dengan perencanaan anggaran yang matang dan penyelesaian persoalan melalui komunikasi, Perseroda BTT diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih efektif, memenuhi kebutuhan sektor perikanan, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah Kota Probolinggo.(suh)