Dugaan Ketidaksesuaian Dan Ketidaktransparanan Proyek Jalan Curah Dringu Pantai Bahak Probolinggo, Anggaran Rp834 Juta
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
- visibility 229
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI- Proyek peningkatan ruas Jalan Curah Dringu Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp834.662.017 ini diduga tidak transparan dan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) dalam pelaksanaannya. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Mitra Makmur dengan pengawasan oleh CV. WF Consultan, menggunakan sumber dana dari Pendapatan Bagi Hasil Pokok Tahun Anggaran 2025, dengan masa pelaksanaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai 18 Juni hingga 15 Oktober 2025.
Ironisnya, pantauan langsung awak media ke lokasi pekerjaan menemukan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya besar terhadap kualitas dan akuntabilitas proyek ini.
M Suhri Dari Awak Media Menjelaskan Setelah saya turun langsung ke lokasi, terlihat jelas banyak kejanggalan. Pertama, penggunaan material pasir tidak sesuai standar. Yang digunakan adalah pasir lokal, padahal seharusnya menggunakan pasir Lumajang yang lebih kasar dan berkualitas. Pasir yang dipakai di lokasi terlalu halus, dan ini menunjukkan tidak sesuai spek,” ujar M Suhri.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kedalaman pondasi jalan juga tidak sesuai ketentuan. Dalam pengamatannya, ada pondasi yang hanya sedalam 60 cm, padahal seharusnya lebih dalam untuk menjamin kekuatan struktur jalan.
“Kedalaman pondasi tidak seragam dan tidak memenuhi syarat. Selain itu, campuran pasangan batu juga diragukan. Terlalu banyak pasirnya, komposisinya tidak seimbang. Memang ada molen (mesin pengaduk), tapi tak ada takaran yang jelas,” tambahnya.
Kondisi semakin memperihatinkan ketika diketahui bahwa para pekerja di lapangan tidak dilengkapi Helm dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3K). Padahal, aspek keselamatan merupakan hal fundamental dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang didanai oleh uang negara.
Masyarakat berharap pihak terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan tidak menutup mata terhadap indikasi penyimpangan yang ada.
“Ini anggaran besar, uang rakyat. Jangan sampai dikerjakan asal-asalan. Kami minta ada audit dan peninjauan teknis ulang. Jika terbukti menyalahi aturan, harus ada tindakan tegas terhadap pelaksana maupun pengawas proyek,” ujar warga lainnya dengan nada kesal.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait. Namun, dugaan ketidaksesuaian dan pelanggaran prosedur ini membuka ruang penting bagi aparat penegak hukum dan auditor independen untuk menindaklanjuti.
Publik berharap transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan agar tidak ada lagi proyek infrastruktur yang hanya menjadi ajang penghamburan dana tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
(Tim)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar