Koperasi Bukan Pelengkap, Tapi Fondasi: Pandangan Herdiansyah Soal Visi Budi Arie
- account_circle Pom py
- calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
- visibility 133
- print Cetak
Batam RI-Gagasan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat kembali mengemuka, kali ini lewat visi kebijakan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi. Pemikiran ini mendapat dukungan penuh dari tokoh daerah, salah satunya Herdiansyah, ST, Sekretaris DPD Projo Kepulauan Riau, yang menilai bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi bagian dari perjuangan bangsa sejak masa kemerdekaan.
“Koperasi di Indonesia bukan pelengkap. Ia adalah fondasi, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 dan semangat Pancasila,” ujar Herdiansyah dalam wawancara khusus. Ia menegaskan bahwa pemikiran Budi Arie hari ini sefrekuensi dengan semangat Bung Hatta—Bapak Koperasi Indonesia—yang menjadikan koperasi sebagai jalan menuju kemandirian dan keadilan sosial.
Menurutnya, kebijakan Budi Arie tak sekadar mengurusi aspek administratif, melainkan menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai alat perjuangan rakyat. “Kita butuh pemimpin yang tidak hanya paham angka, tapi juga paham akar persoalan rakyat. Dan Budi Arie hadir membawa pendekatan itu. Beliau melihat koperasi dari sisi ideologi dan sosial,” tambahnya.
Koperasi Merah Putih: Arah Baru Ekonomi Desa
Program Koperasi Merah Putih yang saat ini digalakkan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sorotan utama. Dengan skema yang mencakup tujuh sektor usaha—dari logistik hingga simpan pinjam—dan dukungan dari APBN dan APBD, program ini disebut sebagai langkah strategis untuk menguatkan ekonomi desa.
“Ini bukan sekadar proyek ekonomi, tapi proyek peradaban. Kalau desa kuat, Indonesia akan tahan terhadap guncangan global,” tutur Herdiansyah. Ia menyambut baik hadirnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang menjadi turunan dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Herdiansyah melihat momen ini sebagai titik balik untuk mengubah arah pembangunan ekonomi dari pola top-down menjadi bottom-up. “Dari pusat ke desa, dari rakyat ke kebijakan. Inilah demokrasi ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Koperasi dan Demokrasi Ekonomi
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Target besar ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing desa.
Namun, bagi Herdiansyah, koperasi lebih dari sekadar target statistik. “Koperasi adalah alat pendidikan demokrasi. Ia melatih masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjunjung gotong royong, dan menjauh dari individualisme,” ujarnya.
Mengutip Bung Hatta, Herdiansyah menutup pernyataannya dengan pesan penuh harapan:
“Kita membangun koperasi supaya koperasi membangun kemakmuran rakyat. Di tangan orang seperti Budi Arie, saya percaya cita-cita Bung Hatta itu tidak akan menjadi fosil sejarah, tapi hidup dalam kebijakan yang nyata.”Ratna
- Penulis: Pom py
Saat ini belum ada komentar