Pemkab dan DPRD Sepakati Ranwal RPJMD 2025-2029
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
- visibility 160
- print Cetak
Foto: Pemandatanganan persetujuan bersama Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
PROBOLINGGO,RI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo resmi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Penandatanganan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, dihadiri anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Ranwal RPJMD ini menjadi pondasi utama bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Pemkab Probolinggo telah menyusun berbagai rencana strategis yang mendukung percepatan pembangunan di wilayah-wilayah di Kabupaten Probolinggo.
“Kami ingin menyampaikan tanggal 7 Nopember 2025 kita akan ada even Seven Lakes Festival Probolinggo Paradise 2025. Dimana 7 Danau, 7 Air Terjun, 7 Hari, 7 Nopember. Dimana 3B kita Bromo yang masuk dalam destinasi wisata internasional agar kemudian danau-danau kita yang ada di Kecamatan Tiris dan Krucil akan kita angkat secara serentak agar ke depan ada perimbangan bicara tidak hanya Bromo tetapi kita masih punya potensi yang cukup besar di Argopuro,” katanya.
Lebih lanjut Bupati Haris menyebutkan RPJMD kali ini memiliki fokus khusus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan akses antar wilayah. Tanpa infrastruktur yang layak, sektor pendidikan, kesehatan bahkan pariwisata akan sulit berkembang.
“Jika kita tidak bisa menyediakan infrastruktur yang merata, maka peluang investasi, akses wisata dan promosi hasil bumi tidak akan optimal. Masyarakat butuh akses jalan dan fasilitas yang memadai,” tegasnya.
Di samping itu jelas Bupati Haris, pemerintah daerah juga membentuk sejumlah satuan tugas (Satgas) untuk menangani masalah utama seperti kemiskinan, stunting dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). “Satgas ini terdiri dari kolaborasi lintas OPD serta melibatkan organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Fatayat NU,” terangnya.
Bupati Haris turut menyinggung pentingnya perhatian terhadap petani tembakau. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur.
“Kita ingin pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada petani tembakau Kabupaten Probolinggo. Ini bagian dari penguatan ekonomi lokal dan penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian,” ujarnya.
Tidak lupa Bupati Haris meminta seluruh Kepala OPD untuk langsung terjun ke lapangan guna melihat kondisi riil masyarakat. “Kami ingin para pejabat melihat sendiri bagaimana kondisi jalan, sekolah dan pelayanan dasar di desa-desa. Dari sana kita bisa membangun empati dan merancang kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar