DPRD Kabupaten Mojokerto Bahas 3 Raperda Dalam Paripurna
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
- visibility 307
- print Cetak
Rapat Paripurna di ruang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto(Foto.dok)
MOJOKERTO,RI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan rapat paripurna dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di ruang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto di jalan RA Basuni Sooko. Senin (2/6/2025).
Tampak hadir, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, jajaran OPD, Forkopimda, camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, berjalan dengan mekanisme pembacaan atau penyerahan langsung pandangan fraksi. “Apakah disepakati mau dibacakan atau diserahkan. Kalau mau yang membaca, dibaca. Kalau yang diserahkan, silakan”, katanya.
Dijelaskan, tiga Raperda itu yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta Raperda mengenai perubahan nama dan bentuk badan hukum PT BPR Majatama menjadi Perseroda.
Dalam pandangan umumnya, juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian surplus Pendapatan Daerah. Namun, mereka menyoroti belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor pajak seperti reklame, parkir, air, dan tanah.
“Kami meminta penjelasan dari Saudara Bupati mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil untuk meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut”, kata Debra.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta kejelasan mengenai rencana usaha PT BPR Majatama setelah resmi menjadi Perseroda.
Fraksi PPP turut menyuarakan agar PT BPR Majatama sebagai BUMD bisa bersikap lebih proaktif dan tidak membebani keuangan daerah. Mereka juga mendorong agar DPRD dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM agar PT BPR Majatama dapat benar-benar berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan terpercaya.
(AL.RI/Adv)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar