Breaking News
light_mode
Trending Tags

Raperda Keterbukaan Informasi Publik Diharapkan Permudah Akses Informasi Warga Kota Probolinggo

  • account_circle Redaksi Pagi
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • visibility 103
  • print Cetak

PROBOLINGGO,RI-DPRD Kota Probolinggo terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari pemerintah daerah dan badan publik. Raperda ini diproyeksikan menjadi payung hukum yang memperjelas prosedur, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli DPRD Kota Probolinggo, Syahrul Sajidin, saat diwawancarai usai pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi draft Raperda dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Syahrul, secara prinsip Raperda Keterbukaan Informasi Publik disusun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengklasifikasikan informasi.

“Raperda ini harapannya menjamin kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi publik, baik dari pemerintah daerah maupun badan publik yang berada di wilayah Kota Probolinggo,” ujar Syahrul.

Ia menjelaskan, kesiapan pemerintah daerah sebenarnya sudah terlihat dengan adanya sekitar 82 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tersebar di berbagai OPD. Keberadaan PPID tersebut menjadi fondasi penting agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat.

Di sisi lain, Raperda ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah. Salah satunya melalui mekanisme klasifikasi dan kualifikasi informasi publik, sehingga tidak semua informasi dibuka tanpa dasar hukum yang jelas.

“Ini bukan hanya soal membuka informasi, tapi juga memberi jaminan bagi pemerintah daerah agar tahu mana informasi yang wajib dibuka, mana yang dikecualikan, dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.

Syahrul menambahkan, salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah kejelasan prosedur permohonan informasi. Selama ini, masyarakat – termasuk kalangan jurnalis – kerap kebingungan terkait mekanisme permintaan informasi.

“Nah, nanti sudah jelas. Bisa lewat surat fisik, email, sampai Google Form yang diajukan ke masing-masing PPID. Jadi tidak ada lagi alasan bingung,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syahrul juga menyinggung pembahasan Raperda lain, salah satunya terkait Perda Pengelolaan Sampah, yang memuat ketentuan sanksi denda hingga Rp50 juta. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan batas maksimum denda, dan diberlakukan khusus untuk badan usaha.

“Kalau badan usaha, dendanya maksimal Rp50 juta. Kalau perorangan, maksimal Rp500 ribu. Tujuan besarnya denda itu untuk efek jera,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan sanksi juga harus realistis dan dapat diterapkan di lapangan. Menurutnya, ancaman sanksi tinggi tanpa kesiapan penegakan justru berpotensi tidak efektif.

“Kalau ancamannya tinggi-tinggi tapi tidak bisa dilaksanakan, ya percuma. Maka perlu konsistensi dan kesiapan,” ujarnya.

Terkait implementasi regulasi, Syahrul menegaskan bahwa setiap Perda yang disahkan tidak berhenti di tingkat regulasi normatif. Perda tetap harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) agar dapat berjalan secara teknis.

“Urutannya jelas. Dari undang-undang, PP, lalu Perda. Setelah Perda disahkan, wajib ditindaklanjuti dengan Perwali. Ini juga menjadi catatan Pansus, agar OPD langsung bergerak menyusun Perwali,” terangnya.

Menurut Syahrul, tidak semua pengaturan teknis dan manajerial bisa dimuat dalam Perda. Oleh karena itu, Perwali menjadi instrumen penting agar semangat regulasi benar-benar terimplementasi di lapangan.

“Hal-hal yang sifatnya teknis, birokrasi, dan manajerial memang lebih tepat diatur dalam Perwali. Di situlah Perda diperkuat,” tandasnya.

Dengan pembahasan yang terus dimatangkan, DPRD Kota Probolinggo berharap Raperda Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi lain yang sedang digodok dapat menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di Kota Probolinggo.(suh)

  • Penulis: Redaksi Pagi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Yani Dampingi Kepulangan Tiga Anak PMI Asal Kabupaten Gresik

    Bupati Yani Dampingi Kepulangan Tiga Anak PMI Asal Kabupaten Gresik

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 223
    • 0Komentar

    GRESIK,RI – Tangis haru pecah saat tiga anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik akhirnya menginjakkan kaki di tanah kelahiran orang tuanya. Setelah bertahun-tahun hidup dan tumbuh di luar negeri, hari ini, Senin (09/02), mereka pulang dengan pendampingan penuh negara. Kepulangan tersebut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Gresik dan didampingi langsung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani, […]

  • Cegah Stunting, Babinsa Koramil 0815/04 Puri Lakukan Pendampingan Layanan Kesehatan Balita

    Cegah Stunting, Babinsa Koramil 0815/04 Puri Lakukan Pendampingan Layanan Kesehatan Balita

    • calendar_month Kamis, 15 Jun 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 316
    • 0Komentar

    MOJOKERTO, RI. Upaya pencegahan stunting terus dilakukan Kodim 0815/Mojokerto melalui Koramil jajaran bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto melalui UPT PKM masing-masing Kecamatan. Kali ini, Koramil 0815/04 Puri melalui Babinsa Tangunan Serda Khoris melaksanakan kegiatan pendampingan layanan kesehatan di Posyandu Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (14/06/2023). Untuk diketahui bersama. kegiatan layanan […]

  • Caleg di Pekalongan Tertipu Penggandaan Uang, Bahkan Pelaku Janjikan Bisa Menambah Perolehan Suara

    Caleg di Pekalongan Tertipu Penggandaan Uang, Bahkan Pelaku Janjikan Bisa Menambah Perolehan Suara

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 438
    • 0Komentar

    Kab. Pekalongan, radarindonesiaonline.com– Seorang Caleg asal Pekalongan menjadi korban penggandaan uang yang dilakukan oleh 2 pelaku. Tersangka penipuan yang berhasil ditangkap Polres Pekalongan yakni S alias Muchlis (58) warga Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Jawa Timur dan R alias Gus Abin (35) warga Kelurahan Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, warga Kampung Gang Dayak […]

  • H -1 Tour de Panderman Piala Kapolda Jatim 2024 Polres Pasuruan Pastikan Kesiapan Lokasi Pit Stop

    H -1 Tour de Panderman Piala Kapolda Jatim 2024 Polres Pasuruan Pastikan Kesiapan Lokasi Pit Stop

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 358
    • 0Komentar

    Pasuruan, RI – Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78, Polda Jawa Timur menggelar Event Olahraga Sepeda “Tour de Panderman”. Ajang balap sepeda yang diikuti oleh lebih kurang 1.800 peserta dari berbagai daerah ini menempuh jarak 113 Km dengan melintasi Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan berkahir di Kota Batu di Jawa Timur. Peserta Tour de […]

  • Pamapta Polres Ketapang Bersama Piket Fungsi Gerak Cepat Datangi TKP Kebakaran Perumahan BTN Palm Vista

    Pamapta Polres Ketapang Bersama Piket Fungsi Gerak Cepat Datangi TKP Kebakaran Perumahan BTN Palm Vista

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    KETAPANG, RI – Polres Ketapang melalui personel Samapta bersama piket fungsi bergerak cepat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran 1 unit rumah di BTN Palm Vista 1 Blok C.29, Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, pada (19/04/2026). Berdasarkan keterangan pemilik rumah berinisial N, peristiwa terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, pemilik […]

  • Peduli Tenaga Honorer, Pemkot Mojokerto Perjuangkan Nasib Tenaga Non ASN Lewat Skema PPPK Paruh Waktu

    Peduli Tenaga Honorer, Pemkot Mojokerto Perjuangkan Nasib Tenaga Non ASN Lewat Skema PPPK Paruh Waktu

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Pom py
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Foto Pemkot Mojokerto Perjuangkan Nasib Tenaga Non ASN Lewat Skema PPPK Paruh Waktu. (Kom) Kota Mojokerto, RI – Setelah menuntaskan secara bertahap tenaga non ASN melalui seleksi PPPK di tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperjuangkan nasib tenaga Non ASN yang selama ini telah mengabdi. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa […]

expand_less