Breaking News
light_mode
Trending Tags

DPRD kota Probolinggo Bahas bapemperda Perkuat Ekonomi Rakyat, Kepala DKUP Usulkan Raperda UMKM dan Penataan PKL

  • account_circle Redaksi Pagi
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • visibility 192
  • print Cetak

PROBOLINGGO,RI- Rapat koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Probolinggo bersama jajaran eksekutif kembali digelar dalam rangka memperkuat sinkronisasi kebijakan legislasi daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Senin (04/05/2026).

Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, rapat tersebut secara khusus membahas Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026. Forum ini menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengusul Raperda, sehingga proses pembahasan berjalan lebih komprehensif dan terintegrasi antara legislatif dan eksekutif.

Dalam suasana diskusi yang dinamis, masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan progres, urgensi, serta kesiapan materi Raperda yang diajukan. Hal ini penting agar Bapemperda DPRD Kota Probolinggo dapat melakukan pemetaan prioritas serta memastikan bahwa setiap regulasi yang masuk dalam PROPEMPERDA benar-benar siap dibahas tanpa menghambat agenda legislasi daerah.

Salah satu pemaparan penting disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUP/DKUPP) Kota Probolinggo, Slamet Swantoro. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong percepatan dua Raperda strategis yang dinilai sangat penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Probolinggo.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya kedua Raperda tersebut telah direncanakan untuk dibahas pada masa sidang kedua, yakni periode Januari hingga April. Namun, karena adanya penyesuaian dan penggabungan masa sidang, pembahasan kemudian dilanjutkan dalam masa sidang berikutnya agar tetap dapat berjalan optimal tanpa mengurangi substansi yang telah disiapkan.

“Kalau melihat dari kesiapan, sebenarnya kita sudah cukup matang. Hanya saja karena dinamika jadwal persidangan, akhirnya masuk di masa sidang gabungan. Tetapi secara substansi, kami sudah siap untuk melanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Slamet memaparkan bahwa Raperda pertama berkaitan dengan penguatan sektor UMKM. Regulasi ini dinilai sangat krusial mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Raperda tersebut telah melalui tahapan fasilitasi di tingkat Gubernur, sehingga kini hanya tinggal satu tahapan sebelum dapat masuk pembahasan bersama legislatif.

“Untuk Raperda UMKM, prosesnya sudah sampai pada fasilitasi Gubernur. Artinya secara prinsip sudah mendapat penguatan, tinggal satu tahapan lagi sebelum kita bahas bersama DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Raperda kedua berfokus pada penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam hal ini, pemerintah daerah berupaya menghadirkan regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha sektor informal agar lebih tertib, terarah, dan memiliki daya saing.

Ia menambahkan bahwa Raperda terkait PKL tersebut telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti dari sisi regulasi sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dokumen tersebut dinilai telah siap untuk masuk tahap pembahasan lanjutan.

“Untuk yang PKL, sudah harmonisasi di Kemenkumham. Ini menunjukkan bahwa regulasinya sudah sesuai dan siap dibahas. Tinggal bagaimana nanti kita menyepakati bersama dalam pembahasan DPRD,” imbuhnya.

Slamet juga menekankan bahwa tujuan utama dari penyusunan kedua Raperda tersebut bukanlah untuk membatasi aktivitas pelaku usaha, melainkan justru untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta ruang pengembangan yang lebih luas bagi mereka.

“Harapannya jelas, kita ingin UMKM semakin berkembang dan naik kelas. Begitu juga dengan PKL, mereka bukan dibatasi, tapi justru ditata agar lebih baik, lebih mandiri, dan punya peluang usaha yang lebih besar ke depan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Bapemperda DPRD Kota Probolinggo juga memberikan berbagai masukan konstruktif, terutama terkait pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan daerah. Mereka menekankan bahwa setiap Raperda harus memiliki dampak nyata, tidak hanya secara administratif tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan dan pembahasan Raperda, mengingat PROPEMPERDA merupakan instrumen perencanaan legislasi yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Keterlambatan dalam proses dapat berdampak pada tertundanya implementasi kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat proses pembentukan Perda sekaligus meningkatkan kualitas substansi regulasi yang dihasilkan.

Dengan adanya pembahasan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh Raperda yang menjadi prioritas dapat segera dituntaskan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Lebih dari itu, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.(Suh)

  • Penulis: Redaksi Pagi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banggar DPRD Kota Probolinggo Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Sejumlah Program Prioritas Jadi Sorotan

    Banggar DPRD Kota Probolinggo Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Sejumlah Program Prioritas Jadi Sorotan

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    PROBOLINGGO,RI- Sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo bersama jajaran eksekutif, Senin (10/08/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo tersebut membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua II DPRD Kota […]

  • Ribuan Warga Kota Mojokerto Terima Bantuan Beras, Wali Kota Ika Puspitasari Tinjau Penyaluran di Kelurahan Prajuritkulon

    Ribuan Warga Kota Mojokerto Terima Bantuan Beras, Wali Kota Ika Puspitasari Tinjau Penyaluran di Kelurahan Prajuritkulon

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle Pom py
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Foto Wali Kota Ika Puspitasari Tinjau Penyaluran di Kelurahan Prajuritkulon. (Kom) Kota Mojokerto, RI – Sebanyak 7.828 warga Kota Mojokerto menerima bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Bulog. “Hari ini masyarakat Kota Mojokerto sejumlah 7.828 penerima manfaatnenerima bantuan dalam bentuk beras dari Badan Pangan Nasional masing-masing penerima manfaat mendapatkan 20 […]

  • Kolaborasi Satgas Covid-19 Dan Ponpes Karang Durin Laksanakan Vaksinasi Ratusan Masyarakat Saat Haul Akbar Masyayikh Ke-IX

    Kolaborasi Satgas Covid-19 Dan Ponpes Karang Durin Laksanakan Vaksinasi Ratusan Masyarakat Saat Haul Akbar Masyayikh Ke-IX

    • calendar_month Rabu, 22 Des 2021
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 282
    • 0Komentar

    SAMPANG  – RI, Ponpes Miftahul Ulum Karang Durin Karang penang, Selasa (21/12) kemarin pagi sampai tadi malam mengadakan acara haul akbar masyayikh dan pengajian pemuda bersholawat yang dihadiri ribuan alumni dan jamaah Majelis At-Taufiq. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si, dan Ketua DPRD […]

  • Bupati-Wabup Samosir Monitoring Pos Pengamanan Lebaran 2026, 10 Pos Disiagakan

    Bupati-Wabup Samosir Monitoring Pos Pengamanan Lebaran 2026, 10 Pos Disiagakan

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 204
    • 0Komentar

    SAMOSIR, RI –Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turun langsung memantau pos pelayanan dan pengamanan dalam rangka perayaan Idul Fitri 2026, Selasa (17/3/2026). Monitoring dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat, wisatawan, dan perantau yang akan datang ke Kabupaten Samosir berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimda dan dibagi […]

  • Gebyar Hari Gizi Nasional 2023, Bupati Mojokerto Ajak Rematri Minum TTD

    Gebyar Hari Gizi Nasional 2023, Bupati Mojokerto Ajak Rematri Minum TTD

    • calendar_month Senin, 13 Feb 2023
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 303
    • 0Komentar

    MOJOKERTO,RI – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2023, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengajak seluruh siswi SMKN 1 Kemlagi minum Tablet Tambah Darah (TTD) secara serentak, agar para remaja putri (rematri) atau siswi kedepannya yang menjadi calon ibu dapat terhindar dari anemia. Pelaksanaan gebyar Hari Gizi Nasional tahun 2023 yang bertajuk ‘Cegah stunting melalui […]

  • Pastikan Aman, Babinsa Gadingrejo Monitoring Penyaluran BPNT

    Pastikan Aman, Babinsa Gadingrejo Monitoring Penyaluran BPNT

    • calendar_month Rabu, 24 Agt 2022
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 285
    • 0Komentar

    PASURUAN – RI, Babinsa Koramil 0819/25 Gadingrejo Sertu Kusmanto melaksankan pengamanan dan monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Bulan Juni dan Juli Tahun 2022 di Pendopo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan, Rabu (24/8/22). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial Pangan dalam bentuk Non Tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM […]

expand_less